Pagu BP Batam 2027 tetap Rp2,44 triliun. Sebesar Rp131,26 miliar untuk kegiatan baru dan infrastruktur investasi.
BATAM (gokepri) – BP Batam mempertahankan pagu anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun dengan mengarahkan sebagian anggaran untuk kegiatan baru dan infrastruktur penunjang investasi. Sebesar Rp131,26 miliar masuk dalam rekomposisi anggaran yang sebelumnya telah disetujui Komisi VI DPR RI.
Rencana kerja dan anggaran tersebut dipaparkan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Baca Juga: PNBP Naik, Fokus Anggaran BP Batam Bergeser ke Infrastruktur
Arah pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam pada 2027 mengusung tema percepatan pertumbuhan investasi melalui pengembangan kawasan yang inklusif dan infrastruktur modern.
Amsakar mengatakan pagu anggaran BP Batam tahun depan tetap sebesar Rp2,44 triliun, sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya. “Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sebesar Rp2,44 triliun,” kata Amsakar dalam rapat tersebut.
Meski total anggaran tidak berubah, terdapat rekomposisi sebesar Rp131,26 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan baru serta pembangunan infrastruktur yang dinilai menunjang investasi di kawasan Batam.
Dengan struktur tersebut, anggaran BP Batam 2027 akan berjalan melalui dua program utama. Keduanya adalah Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Program pengembangan kawasan menjadi bagian penting dari arah anggaran karena BP Batam menempatkan percepatan investasi sebagai tema pembangunan 2027. Infrastruktur menjadi salah satu instrumen untuk mendukung kebutuhan kawasan industri dan aktivitas ekonomi.
Di sisi penerimaan, BP Batam menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,44 triliun pada 2027. Penerimaan tersebut ditargetkan berasal dari unit-unit penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam.
Tiga kontributor terbesar PNBP ditargetkan berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
Target PNBP tersebut menunjukkan besarnya peran pengelolaan lahan, layanan air dan limbah, serta kepelabuhanan dalam aktivitas ekonomi BP Batam.
Dalam rapat tersebut, Amsakar meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar rencana kerja 2027 dapat berjalan sesuai sasaran.
“Kami mengharapkan dukungan dan arahan Komisi VI agar program 2027 berjalan optimal,” ujarnya.
Komisi VI kemudian menerima penjelasan BP Batam mengenai pagu anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Anggaran tersebut selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan program BP Batam pada tahun mendatang.
Dengan pagu yang tidak bertambah, BP Batam dituntut mengatur kembali prioritas belanja agar ruang fiskal yang tersedia dapat mendukung pembangunan kawasan sekaligus menjaga pelayanan yang sudah berjalan. Fokus tersebut menempatkan investasi dan infrastruktur sebagai dua sasaran utama BP Batam dalam penggunaan anggaran 2027.
Baca Juga: Komisi VI DPR Setujui Anggaran BP Batam 2025 Rp1,99 Triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
