JAKARTA (gokepri) – Alokasi anggaran BP Batam pada 2025 sebesar Rp1,99 triliun. Pagu ini telah disetujui dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI. Alokasi itu akan digunakan untuk mendukung pengembangan kawasan guna meningkatkan daya saing ekonomi Batam.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Rabu sore (11/9/2024). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, dan membahas finalisasi penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, serta Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, hadir dalam rapat tersebut, bersama seluruh anggota bidang dan sejumlah pejabat eselon II.
Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1.992.728.199.000.
“Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI,” ujar M Sarmuji saat membacakan kesimpulan rapat. Ia berharap agar anggaran yang telah ditetapkan dapat disinkronisasi dengan visi dan misi pembangunan pemerintah ke depan dan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
Usai pemaparan dari Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Rudi memberikan paparan singkat mengenai desain pagu belanja BP Batam tahun 2025 dan rencana kerja yang akan dilaksanakan. Ia mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan BP Batam sejak dirinya menjabat pada tahun 2019.
Pagu anggaran BP Batam bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 99,27%, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 0,44%, dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PLN) sebesar 0,29%.
Alokasi tersebut dialokasikan untuk dua program, yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen 45,49%;
2. Program Pengembangan Kawasan Strategis 54,51%.
Dalam program pertama, Dukungan Manajemen, kegiatan utama meliputi operasional, pengelolaan pegawai, organisasi, pemeliharaan, jasa, dan kehumasan. Sementara itu, program kedua mencakup berbagai kegiatan yang mendukung perizinan bagi investor, logistik, serta pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan.
Pengembangan kawasan strategis juga mencakup layanan kepelabuhanan, penyediaan air bersih, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk menarik investasi, serta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City, termasuk pembangunan prasarana bidang perumahan dan pemukiman.
“Salah satu fokus besar kami adalah membuat Batam-Rempang-Galang menjadi kawasan ekonomi yang lebih modern dan mampu bersaing,” ujar Muhammad Rudi.
Baca: Kelanjutan Investasi Rp174 Triliun Xinyi di Rempang Eco City, Jadwal Groundbreaking 2025
Ia menambahkan tema pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Tahun 2025 adalah percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.
Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program BP Batam juga mendukung Prioritas Nasional Lima (PN 5) yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.” (BP BATAM)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
