TANJUNGPINANG (gokepri) — Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau masih dibarengi pekerjaan rumah pada aspek keamanan pangan. Dari 240 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aglomerasi, baru 181 atau 75,42 persen yang memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi (SHS).
Sekretaris Satgas MBG Kepri Rika Azmi mengatakan percepatan pemenuhan SHS menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan program tersebut. Sertifikat diperlukan untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi dalam menyiapkan makanan bagi penerima manfaat.
“Konsentrasi difokuskan kepada percepatan pemenuhan Sertifikat Higiene dan Sanitasi untuk dapur SPPG di Kepri,” kata Rika seusai memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026).
Baca Juga: MBG di Kepri Masih Terkonsentrasi di Wilayah Aglomerasi
Capaian pemenuhan SHS berbeda antardaerah. Lingga menjadi satu-satunya daerah yang seluruh SPPG-nya telah memiliki sertifikat tersebut, sedangkan Karimun mencapai 96,77 persen.
Batam mencapai 74,31 persen, Bintan 68,42 persen, sementara Tanjungpinang dan Natuna masing-masing baru 58,33 persen.
Menurut Rika, salah satu kendala pemenuhan SHS adalah lambatnya tindak lanjut perbaikan dapur setelah memperoleh rekomendasi.
“Karena itu, kami terus mendorong percepatan pemenuhan SHS guna memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum maupun selama menjalankan pelayanan kepada penerima manfaat,” ujarnya.
MBG Serap 10.105 Tenaga Kerja
Di luar aspek keamanan pangan, pelaksanaan MBG mulai memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Kepri.
Rika mengatakan sekitar 10.105 tenaga kerja telah terserap di dapur SPPG yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kepri. Mereka bekerja sebagai petugas keamanan, kebersihan, pencuci peralatan makan, pengemudi, serta tenaga pendukung lainnya.
Sekitar 55,34 persen dari tenaga kerja tersebut merupakan perempuan.
Program MBG juga melibatkan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan. Berdasarkan data sekitar dua pekan sebelumnya, terdapat sekitar 160 pelaku usaha yang memasok kebutuhan MBG di Kepri.
Pemasok tersebut terdiri atas 39 UMKM, 27 CV, 35 PT, 26 koperasi, 22 usaha dagang (UD), dan 11 pelaku usaha lainnya.
Rika mengatakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri mendorong pembaruan data pemasok secara by name, by address dengan mencantumkan jenis badan usaha.
“Langkah itu diperlukan untuk mencegah data ganda sekaligus memudahkan klasifikasi pelaku usaha,” katanya.
Dengan demikian, perluasan MBG di Kepri tidak hanya bergantung pada bertambahnya jumlah dapur dan penerima manfaat. Kesiapan dapur memenuhi standar keamanan pangan serta keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal menjadi bagian lain yang perlu dikawal dalam pelaksanaannya. ANTARA
Baca Juga: Prabowo: Koruptor MBG Tidak Layak Dihormati
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
