Kepri punya modal untuk menarik investasi pusat data. Namun, kesiapan infrastruktur dan ketahanan digital masih menjadi pekerjaan penting.
JAKARTA (gokepri) – Rencana menjadikan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai hub pusat data nasional menghadapi sejumlah tantangan. Selain listrik dan air, pemerintah perlu memperhitungkan keamanan konektivitas digital serta manfaat investasi bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mendorong pengembangan tiga wilayah Kepulauan Riau itu untuk menangkap peluang ekonomi digital. Dalam forum Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar, pada 19 Oktober 2026, ia menyebut ketersediaan air, kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah, dan potensi energi baru terbarukan sebagai alasan pemilihan lokasi.
“Yang ketiga adalah kita dorong untuk energi baru terbarukan,” kata Bahlil.
Baca Juga: Memburu Listrik untuk Bisnis Pusat Data AI
Namun, pemilihan lokasi pusat data tidak cukup bertumpu pada ketersediaan lahan dan sumber daya alam. Ketua Umum Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia (IKTII) Teddy Sukardi mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan keamanan, energi, air, infrastruktur pendukung, serta manfaat strategis bagi Indonesia.
Teddy menyoroti posisi Karimun yang relatif dekat dengan Selat Malaka dan menilai risiko geopolitik perlu masuk dalam kajian. Menurut dia, gangguan hubungan atau keamanan kawasan berpotensi memengaruhi konektivitas digital, meski tingkat risikonya perlu diukur melalui kajian teknis dan keamanan yang memadai.
Teddy juga mengingatkan ketergantungan jalur internet internasional pada rute tertentu dapat menjadi persoalan ketika terjadi gangguan. Ia menyebut sekitar 90 persen saluran internet internasional Indonesia melewati Timur Tengah, tetapi angka tersebut perlu diverifikasi dengan data jaringan dan rute kabel yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk Bintan, Teddy meminta pemerintah menguji manfaat strategis kedekatan wilayah itu dengan Singapura. Ia menilai Indonesia memiliki banyak alternatif lokasi, termasuk Makassar, Balikpapan, Bali, dan Ambon, sehingga keputusan perlu mempertimbangkan aspek teknis dan logistik.
Tantangan lain muncul dari kebutuhan energi dan sistem pendinginan pusat data. Teddy menilai pembangunan di kawasan pesisir atau pulau-pulau perlu didukung kajian kelayakan, terutama untuk memastikan pasokan energi terbarukan tersedia dan operasional pusat data tetap efisien.
Salah satu alternatif yang ia soroti ialah teknologi pendinginan dengan memanfaatkan air laut. Namun, teknologi tersebut memerlukan perangkat dan investasi khusus sehingga pemerintah serta investor perlu menghitung kelayakan teknis dan ekonominya sebelum memilih sistem pendinginan.
Teddy juga menyebut Kalimantan dan Sulawesi sebagai alternatif lokasi yang patut dipertimbangkan, terutama di wilayah dengan potensi tenaga air, panas bumi, dan gas alam. Menurut dia, pemilihan lokasi harus menimbang ketersediaan sumber energi sekaligus kebutuhan operasional pusat data dalam jangka panjang.
Direktur ICT Institute Heru Sutadi menekankan bahwa pusat data memerlukan listrik dalam jumlah besar dan pasokan yang stabil. Fasilitas ini juga membutuhkan air berkelanjutan, konektivitas berkapasitas tinggi dengan jalur cadangan, serta permintaan pasar dari penyedia komputasi awan, layanan kecerdasan buatan, dan perusahaan digital.
“Pemerintah perlu memastikan kapasitas listrik tersedia sesuai tahapan investasi,” kata Heru, dikutip dari Bisnis.com.
Heru menilai kepastian lahan, perizinan, dan konektivitas internasional juga menentukan minat investor. Pemerintah perlu mengukur permintaan pasar sebelum menambah kapasitas pusat data agar pembangunan tidak menghasilkan fasilitas yang melampaui kebutuhan.
Menurut Heru, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari jumlah pusat data atau kabel yang dibangun. Pemerintah juga perlu mengaitkan insentif investasi dengan penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kompetensi digital, keterlibatan pemasok daerah, kontribusi pajak, penggunaan energi bersih, dan penguatan usaha lokal.
Pengamat telekomunikasi Institut Teknologi Bandung, Agung Harsoyo, menilai luas wilayah Indonesia membuat pembangunan sejumlah titik layanan internet nasional dan internasional menjadi kebutuhan. Namun, pengembangan pusat data di Batam, Bintan, dan Karimun tetap memerlukan infrastruktur yang siap serta kajian kelayakan yang mencakup aspek sosial, keamanan, dan ekonomi.
“Prasyarat teknis dasar tentu keberadaan pasokan listrik dan air yang cukup dan stabil,” kata Agung, Rabu, 21 Oktober 2026. BISNIS.COM
Baca Juga: Batam, Bintan dan Karimun Disiapkan Menarik Investasi Pusat Data
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
