Transmisi belum siap beroperasi. Kesepakatan ekspor listrik Indonesia ke Singapura masih dievaluasi.
JAKARTA (gokepri) — Rencana ekspor listrik energi bersih dari Indonesia ke Singapura belum dapat dimulai pada 2026. Pemerintah menilai pembangunan jaringan transmisi yang menjadi prasyarat utama proyek tersebut masih membutuhkan waktu sekitar satu hingga satu setengah tahun.
Penundaan ini menunjukkan bahwa tantangan utama kerja sama energi lintas negara tidak hanya terletak pada kesepakatan politik dan bisnis, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung. Padahal, proyek ekspor listrik bersih tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan ekonomi hijau Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau.
Baca Juga:
- Mengapa Rencana Ekspor Listrik Batam ke Singapura Mandek
- Tanpa Perubahan Regulasi, Proyek Ekspor Listrik Sulit Jalan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih mengevaluasi aspek teknis bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tidak (bisa terlaksana tahun ini). Membangun fasilitas transmisi listrik setidaknya membutuhkan waktu satu hingga satu setengah tahun untuk diimplementasikan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Airlangga, pemerintah berharap implementasi nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani kedua negara dapat difinalisasi pada pertemuan tingkat pemimpin mendatang.
“Saya pikir untuk hal ini kami masih mengevaluasi aspek teknisnya dengan Menteri ESDM. Harapannya saat pertemuan pemimpin nanti kita bisa memfinalisasi implementasi dari MoU yang sudah ditandatangani tahun lalu,” kata Airlangga.
Kerja sama ekspor listrik bersih Indonesia-Singapura menjadi salah satu proyek energi terbesar di kawasan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kapasitas ekspor listrik bersih ditargetkan mencapai 3,4 gigawatt hingga 2035.
Namun, proses menuju kesepakatan tersebut tidak berlangsung mudah. Pemerintah Indonesia sebelumnya meminta agar ekspor energi tidak berhenti pada penjualan listrik semata, melainkan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah penghasil energi.
Posisi itu terutama disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang beberapa kali menekankan pentingnya prinsip timbal balik dalam kerja sama energi dengan Singapura.
Menurut Bahlil, Indonesia menginginkan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, termasuk melalui pembangunan kawasan industri hijau yang terintegrasi dengan proyek energi terbarukan.
“Saya katakan bahwa hubungan kerja sama harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Kami mengirim listrik ke Singapura, dan dari hasil negosiasi, Singapura bersama Indonesia akan membangun kawasan industri bersama,” ujar Bahlil pada Jumat (13/6/2025).
Hasil negosiasi kemudian mengarah pada kesepakatan pengembangan kawasan industri berkelanjutan di Batam, Bintan, dan Karimun. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat industri hijau yang memanfaatkan pasokan energi rendah karbon dari proyek pembangkit energi terbarukan di Kepulauan Riau.
Bagi Kepulauan Riau, proyek ekspor listrik bersih memiliki arti lebih luas dibanding perdagangan energi. Keberhasilannya berpotensi menarik investasi manufaktur hijau, industri pendukung rantai pasok energi bersih, hingga penciptaan lapangan kerja baru di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
Karena itu, kesiapan infrastruktur transmisi menjadi faktor penentu. Tanpa jaringan penyaluran yang memadai, ekspor listrik bersih dan pembangunan ekosistem industri hijau yang menyertainya berisiko berjalan lebih lambat dari target yang telah disepakati kedua negara. ANTARA
Baca Juga: Siapa yang Potensial Bertarung di Pilkada Kepri 2029?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
