JAKARTA (gokepri) – Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah rakyat, dengan tahap awal 800.000 unit selesai pada 2025. Dana Rp150 triliun per tahun disiapkan melalui skema obligasi dan pendanaan luar negeri.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungukapkan koordinasi telah dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, untuk melibatkan BUMN dan swasta dalam program ini.
“Saya bersama Pak Menteri Perumahan Maruarar Sirait telah menggagas kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta. Targetnya, pada 2025 nanti, 800.000 unit rumah rakyat bisa terbangun,” ujar Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Kartika, yang akrab disapa Tiko, menambahkan pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pengembang daerah. Tujuannya adalah mencari skema pembiayaan yang sesuai, baik untuk pengembang maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR), agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses program ini.
Tiko memastikan harga rumah rakyat akan dipatok di bawah Rp100 juta per unit. “Kami berharap Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank perumahan dapat memberikan pendanaan yang besar untuk mendukung program ini,” katanya.
Baca: Insentif untuk Bank Pemberi Pembiayaan Program 3 Juta Rumah
Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut pembangunan 3 juta rumah akan dilakukan bertahap. Namun, ia belum merinci detail jumlah per tahap.
“Saya akan menyampaikan secara khusus agar tidak salah statistik. Yang jelas, program 3 juta rumah ini harus dilakukan step by step,” ujar Agus.
Sebelumnya, Kartika mengungkapkan Kementerian BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan dana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk program 3 juta rumah. Total kebutuhan mencapai Rp150 triliun per tahun.
“Kami bersama Menteri Perumahan sedang mengkaji skema yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ini,” kata Kartika, Jumat (29/11/2024).
Baca: Vespa GTS Hadirkan 3 Varian, Harganya Mencapai Rp163 Juta
Ia menjelaskan, dana sebesar itu sulit dipenuhi hanya dari dana masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian BUMN mengusulkan BTN menerbitkan obligasi yang dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun, atau mencari pendanaan dari luar negeri.
“Kami akan mencoba opsi ini. Dengan obligasi selama 15 tahun atau pendanaan dari luar negeri, BTN bisa mendapatkan dana Rp150 triliun per tahun. Ini tidak mudah, tetapi kami sedang mencari caranya,” ujarnya. BISNIS INDONESIA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
