JAKARTA (gokepri) – Bank Indonesia mendukung program penyediaan 3 juta rumah dengan memberikan insentif likuiditas bagi bank yang menyalurkan kredit perumahan. Kebijakan ini juga mencakup LTV 100% dan diperluas pada sektor prioritas lainnya mulai Januari 2025.
Program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Dukungan BI ini diberikan melalui insentif likuiditas bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan dan konstruksi. Langkah ini diambil mengingat backlog perumahan di Indonesia masih sangat tinggi.
Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menjelaskan sebagai bank sentral, BI memberikan insentif kepada bank yang mendukung pembiayaan sektor perumahan. Kredit yang disalurkan meliputi sektor konstruksi, real estat, kredit kepemilikan rumah (KPR), hingga kredit kepemilikan apartemen (KPA).
Selain itu, BI juga menerapkan kebijakan Loan-to-Value (LTV) hingga 100%, yang memungkinkan nasabah membeli rumah tanpa uang muka atau DP 0%. Juda menyatakan, kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah.
“Kami masih sangat longgar dari sisi LTV. Bank dapat memberikan kredit dengan DP 0%,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG Bulanan, Rabu (20/11/2024).
Baca: Pencari Rumah Harga di Bawah Rp300 Juta Paling Banyak
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor perumahan rakyat akan mendapatkan insentif likuiditas dari BI. Insentif ini merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan BI.
Pemerintah berfokus pada mendorong permintaan melalui program subsidi perumahan, sementara BI mendukung dari sisi penawaran perbankan. “Bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan rakyat akan kami berikan insentif likuiditas,” kata Perry.
Perry juga menyampaikan bahwa mulai 1 Januari 2025, BI akan memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Insentif ini diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas yang berkontribusi besar terhadap lapangan kerja.
Sektor tersebut meliputi perdagangan, pertanian, industri pengolahan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif, serta konstruksi perumahan rakyat. Sektor-sektor ini secara keseluruhan mendukung hingga 70% lapangan kerja nasional.
Baca: Gen Z dan Milenial Sulit Beli Rumah, Lebih Memilih Sewa Hunian
Hingga akhir Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp259 triliun. Dana ini disalurkan kepada berbagai kelompok bank, termasuk bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank swasta nasional Rp110,9 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp24,7 triliun, dan kantor cabang bank asing Rp2,6 triliun.
Insentif ini diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti hilirisasi minerba, pangan, otomotif, perdagangan, listrik, gas, air, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Dengan kebijakan ini, BI berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
Sementara itu, pemerintah meyakini program 3 juta rumah bakal membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen selama 10 tahun terakhir, Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi bisa terdongkrak hingga 8 persen.
Baca: Program Tiga Juta Rumah, BTN Usulkan Tiga Skema KPR
Menurut Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, sektor perumahan bisa menyumbang hingga 1,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. “Dari perumahan sudah kami hitung bisa tambang 1,1-1,5 persen,” ujar Hashim dalam Dialog Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada Rabu 23 Oktober 2024.
Hashim mengatakan kontribusi sebesar itu antara lain datang dari luasnya dalam sektor perumahan. Saat pemerintah berfokus menggenjot sektor ini, terdapat 185 sektor usaha lain yang akan ikut bergeliat tumbuh, seperti furnitur, semen, keramik, cat dan jasa konstruksi.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan sektor properti berkontribusi hingga 14 persen terhadap PDB nasional. Dia menuturkan efek pengembangan usaha ini berkali-kali lipat karena melibatkan 185 jenis usaha. Total terdapat 14-17 juta tenaga kerja yang bergelut di sektor properti. “Sektor ini berperan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 8 persen,” ujarnya.
Dalam rapat bersama Kementerian Keuangan pada 15 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta tambahan anggaran untuk merealisasi program 3 juta rumah.
Untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah bersubsisi pada 2025, Maruarar meminta tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun. Pasalnya, jumlah anggaran yang tersedia hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satuan Tugas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah setidaknya Rp53,6 triliun. BISNIS INDONESIA, TEMPO
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
