Ultimatum untuk OTA Asing, Segera Daftar atau Sanksi Pemblokiran

Ota asing hotel
Rakernas IV PHRI di Swissbel Hotel, Harbour Bay, Batam, 22 Februari 2024. Foto: gokepri/Candra Gunawan

Batam (gokepri) – Kementerian Komunikasi dan Informatika memberi waktu bagi agen perjalanan online (online travel agent/OTA) untuk segera mendaftarkan badan usahanya lewat BKPM/Kementerian Investasi.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangarepan, mengatakan Kominfo terbuka bagi OTA yang mengikuti aturan. Tapi Kominfo tetap mengawasi OTA asing yang tidak sesuai dengan aturan. “(OTA asing) harus mendaftar dan pendaftarannya lewat BKPM,” ujar Semuel usai Rakernas IV PHRI di Batam, Kamis 22 Februari 2024.

Semuel menyatakan Kominfo sudah melihat aktivitas OTA asing berupa platform digitalnya di Indonesia. Selain itu, Kominfo juga mendapat laporan dari asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata, termasuk PHRI ihwal kegiatan OTA yang mulai ramai di Indonesia tapi belum melakukan pendaftaran baik sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) maupun badan usaha di Indonesia.

Baca Juga:

Kominfo pun sudah bergerak menangani OTA asing ini dengan berdiskusi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut Semuel, Kominfo tidak bisa langsung menjatuhkan sanksi pemblokiran platform digital OTA asing karena pasti ada dampaknya terhadap bisnis perhotelan. Kominfo mempertimbangkan transaksi pemesanan hotel yang tengah berjalan. “Kalau kami tutup pasti ada impact-nya, jadi kami koordinasi dengan Kemenparekraf,” sambung Semuel.

Di hadapan ruang Rakernas, Semuel sempat mengatakan Kominfo sudah melayangkan surat peringatan kepada beberapa platform digital OTA asing yang belum mendaftar. Sesuai regulasi, platform digital punya waktu lima hari kerja untuk melengkapi dokumen dan segera mendaftar. Jika OTA asing tak kunjung mendaftar, mereka dikenai sanksi administrasi berupa pemutusan akses ataupun pemblokiran. “Sebelum mendaftar, diblokir,” kata Semuel.

Sebagai gambaran, pengusaha hotel di Indonesia yang tergabung dalam PHRI menyoroti keberadaan OTA asing yang sejak 2017 membuat keuntungan hotel tergerus.

Dalam praktiknya, beberapa OTA asing menagih komisi tinggi kepada mitra bisnis, hotel misalnya. Menurut sejumlah sumber, OTA asing menagih komisi mulai dari 15 persen hingga 30 persen.

Menurut Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, hal ini dirasa tidak adil dan tidak wajar, sehingga akhirnya tercipta persaingan usaha kurang sehat dan lebih merugikan pengusaha hotel. Sudah begitu, OTA asing tidak membayar pajak. PPh badan usaha misalnya, justru ditalangi pengusaha hotel.

PHRI kembali membahas dampak OTA asing ini dalam Rakernas IV 2024 di Batam. Sorotan utama PHRI adalah praktik OTA asing yang tidak patuh pada standar peraturan yang sama seperti perusahaan yang berbasis di Indonesia. Dikhawatirkan, OTA asing ini akan mengeksploitasi pasar Indonesia tanpa memenuhi persyaratan kepatuhan yang sama dengan OTA lokal.

“Mereka tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh) sesuai regulasi seperti OTA lokal, jadi pajak ini ditanggung oleh hotel. Pasalnya OTA asing ini tidak mendaftar sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSE) serta tidak memiliki badan usaha tetap sehingga tidak dikenakan pajak,” papar Hariyadi.

Oleh karena itu, PHRI meminta pemerintah serius dalam menangani hilangnya potensi pajak di Indonesia dan menciptakan asas keadilan antara travel agent Asing atau OTA Asing dan OTA lokal.

“Kami dengan travel lokal tidak ada masalah, tapi dengan travel Asing ini sangat merugikan karena mereka tidak bayar pajak dan dibebankan ke kita,” tuturnya.

Melalui Rakernas ini, PHRI berharap dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan kontribusi industri pariwisata terhadap perekonomian nasional. Salah satu fokus utama adalah mencari solusi dan menjawab kekhawatiran kehadiran OTA asing yang melakukan ‘bakar uang’, namun justru memberikan dampak minim untuk sektor pariwisata dalam negeri.

“Kami mengundang Kominfo, BKPM dan DJP untuk berdiskusi, khususnya memberikan regulasi yg adil, terkait dengan pemain asing baik itu online travel agent (OTA) ataupun channel manager,” kata Hariyadi.

Beberapa OTA asing yang disorot PHRI antara lain Agoda, Booking.com, Airbnb, Trip.com, Expedia, Globaltix dan Klook “Kita harus menalangi pajak dari OTA asing, itu jadi bom waktu yang harusnya mereka bayar pajak tapi akhirnya tidak bayar, itu karena mereka tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia,” terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Candra Gunawan

BAGIKAN