Thailand Sahkan RUU Pernikahan Sejenis, Jadi yang Pertama di Asia Tenggara

thailand pernikahan sesama jenis
Sidang senat Thailand yang meloloskan RUU pernikahan sesama jenis, 18 Juni. Foto: REUTERS

BANGKOK, Thailand (gokepri) – Senat Thailand meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pernikahan sejenis pada 18 Juni. Menjadikan Thailand sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang akan melegalkan pernikahan sesama jenis.

Senat menyetujui RUU tersebut dengan suara terbanyak, yakni 130 setuju, 4 menentang, dan 18 abstain. Perubahan pada Undang-Undang Pernikahan yang mengizinkan pasangan sejenis untuk menikah ini kini akan diajukan kepada Raja Maha Vajiralongkorn untuk mendapatkan persetujuan kerajaan. Setelah diundangkan dalam Lembaran Berita Kerajaan (Royal Gazette), aturan baru tersebut akan mulai berlaku 120 hari kemudian.

Baca:

Thailand akan menjadi negara ketiga di Asia yang mengizinkan pernikahan sejenis, setelah Taiwan dan Nepal. Para aktivis berharap pernikahan pertama bisa digelar paling cepat pada bulan Oktober mendatang.

“Kami sangat bangga kepada semua pihak yang terlibat dalam momen bersejarah ini. Anda telah berkontribusi dalam membawa perubahan besar,” kata Ibu Plaifah Kyoka Shodladd, aktivis LGBTQ+ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer) dan anggota komite yang menelaah RUU tersebut, kepada para senator setelah pemungutan suara.

“Hari ini, cinta menaklukkan prasangka.”

Menjelang pemungutan suara, Bapak Tunyawaj Kamolwongwat, Anggota Parlemen dari Partai Maju ke Depan (Move Forward Party) yang berhaluan progresif, mengatakan bahwa perubahan undang-undang ini adalah “kemenangan bagi rakyat.”

Thailand dikenal dengan budaya LGBTQ+ yang semarak dan toleransi yang tinggi. Jajak pendapat yang dilaporkan oleh media lokal menunjukkan dukungan publik yang luar biasa untuk pernikahan sejenis.

“Ini akan menggarisbawahi kepemimpinan Thailand di kawasan dalam mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan gender,” kata Komisi Masyarakat Sipil untuk Kesetaraan Pernikahan, yang didukung oleh para aktivis dan pasangan LGBTQ+.

RUU baru tersebut mengubah referensi “laki-laki”, “perempuan”, “suami”, dan “istri” dalam Undang-Undang Pernikahan menjadi istilah yang netral gender. Regulasi ini juga memberikan hak yang sama kepada pasangan sejenis seperti pasangan heteroseksual dalam hal adopsi dan warisan.

“Pasangan saya memiliki seorang anak laki-laki, dan saya ingin memiliki hak legal untuk secara resmi mengadopsi dia sebagai anak saya dan memiliki suara tentang kesejahteraannya. RUU ini akan mengizinkannya,” kata Bapak Kevin Pehthai Thanomkhet (30 tahun).

Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang secara vokal mendukung komunitas LGBTQ+ dan RUU tersebut, membuka kediaman resminya untuk para aktivis dan pendukung untuk merayakan pencapaian ini.

“Kami telah berjuang lama karena kami percaya pada semua hak yang setara,” tulis Bapak Srettha di akun X miliknya setelah pemungutan suara.

“Hari ini adalah hari kita. Kita merayakan cinta yang ‘beragam’, bukan ‘berbeda’. Cinta itu indah dan kuat.”

Di pusat kota Bangkok, para aktivis merayakan berita tersebut dengan menonton pertunjukan drag queen dan menghiasi halaman Bangkok Art and Culture Centre dengan bendera pelangi raksasa.

Lebih dari 30 wilayah hukum di seluruh dunia telah melegalkan pernikahan untuk semua sejak Belanda menjadi yang pertama meresmikan pernikahan sejenis pada tahun 2001.

Namun di Asia, hanya Taiwan dan Nepal yang mengakui pernikahan sejenis. India nyaris menyusul, tetapi Mahkamah Agung mengembalikan keputusan tersebut ke Parlemen pada Oktober 2023.

Pemungutan suara Thailand pada 18 Juni lalu adalah puncak dari perjuangan bertahun-tahun dan upaya yang gagal untuk meloloskan undang-undang pernikahan sejenis.

Meskipun langkah ini mendapat dukungan rakyat, sebagian besar penduduk Thailand yang mayoritas beragama Buddha masih memegang nilai-nilai tradisional dan konservatif.

Kaum LGBTQ+, meskipun sangat terlihat, mengatakan mereka masih menghadapi hambatan dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa aktivis mengkritik undang-undang baru tersebut karena gagal mengakui transgender dan non-biner, yang masih tidak diizinkan untuk mengubah jenis kelamin mereka pada dokumen identitas resmi. AFP, REUTERS

Cek Berita dan Artikel yang lain diĀ Google News