HANOI, Vietnam (gokepri) – Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bidang Urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel Kritenbrink, menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Laut China Selatan. Ia menyebut tindakan China di wilayah sengketa tersebut sebagai tindakan yang “sangat mengganggu stabilitas”.
Kritenbrink menyampaikan hal tersebut dalam kunjungannya ke Hanoi, 22 Juni, di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan Filipina di Laut China Selatan. Vietnam, negara tetangga, juga memiliki klaim wilayah di sana.
Baca:
- Pembangunan Pulau Baru Perparah Kerusakan Laut China Selatan
- Pengamat HI: Solusi Tiga Capres soal Laut China Selatan Kurang Mendalam
- Kasal: Pembentukan Koarmada RI untuk Hadapi Ancaman di Laut China Selatan
“Kami menilai tindakan China, khususnya tindakan terbaru mereka di sekitar Second Thomas Shoal terhadap Filipina, tidak bertanggung jawab, agresif, berbahaya, dan sangat mengganggu stabilitas,” tegas Kritenbrink.
“Kami akan terus mendukung sekutu kami, Filipina,” kata Kritenbrink. Ia menambahkan bahwa Washington telah menjelaskan, baik secara terbuka maupun tertutup, kepada Beijing bahwa kewajiban perjanjian pertahanan bersama yang dimiliki AS dengan Filipina “sangat kuat”.
Pada 21 Juni, pejabat Filipina menyatakan mereka tidak mempertimbangkan untuk menggunakan perjanjian pertahanan bersama dengan AS. Hal tersebut disampaikan setelah menuduh China mengganggu misi pasokan mereka secara agresif di Laut China Selatan pada awal Juni.
Kementerian Luar Negeri China membantah pernyataan Filipina. Juru bicara kementerian, pada 20 Juni, menyatakan tindakan yang diambil adalah sah, profesional, dan tidak tercela.
“Kami berpendapat bahwa setiap negara di kawasan ini, termasuk China, perlu menghormati hukum internasional dan berperilaku secara bertanggung jawab di wilayah maritim,” tegas Kritenbrink.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, jalur strategis dengan nilai perdagangan kapal laut tahunan lebih dari US$3 triliun. Wilayah ini juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Pada 2016, Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag memutuskan klaim China tidak memiliki dasar hukum. Keputusan tersebut ditolak oleh Beijing.
Kritenbrink tiba di Hanoi pada 21 Juni, setelah kunjungan Presiden Rusia, Vladimir Putin, ke Vietnam yang dikritik keras oleh Washington.
“Hanya Vietnam yang dapat memutuskan cara terbaik untuk menjaga kedaulatan dan memajukan kepentingannya,” kata Kritenbrink ketika ditanya tentang pandangannya terhadap kebijakan luar negeri Vietnam dan keputusannya menerima kunjungan Putin.
Vietnam dan AS secara resmi meningkatkan hubungan mereka menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif, tingkat tertinggi hubungan diplomatik Vietnam, selama kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Hanoi pada September 2023.
Kritenbrink menyebut peningkatan hubungan tersebut sebagai “bersejarah dan monumental”. Ia menambahkan bahwa dirinya ingin mempertahankan momentum untuk memastikan semua kesepakatan yang dicapai dapat diimplementasikan.
“Kami terus percaya bahwa kemitraan AS-Vietnam tidak pernah sekuat ini,” pungkasnya. REUTERS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
