BATAM (gokepri.com) – Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat pertumbuhan sebesar 7,04 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026. Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61 persen sekaligus menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap kuat di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global.
Menurut BI, pertumbuhan ekonomi Kepri masih ditopang oleh sektor-sektor utama, yakni industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, serta perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya investasi, kinerja ekspor neto, dan konsumsi rumah tangga.
“Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi menunjukkan aktivitas usaha dan permintaan domestik di Kepri masih terjaga,” kata Rony saat betemu awak media, Kamis 25 Juni 2026.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan Kepri juga tetap terjaga dan terus mendukung pembiayaan sektor produktif. Hingga April 2026, penyaluran kredit perbankan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp107,08 triliun atau meningkat 15,54 persen (yoy). Fungsi intermediasi perbankan juga dinilai tetap kuat dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang terkendali di level 1,14 persen.
Kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 8,37 persen dan rasio NPL yang terjaga di angka 2,62 persen.
Dari sisi harga, inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,92 persen secara tahunan, meningkat dibanding April yang sebesar 3,06 persen. BI menilai perkembangan tersebut tetap perlu diantisipasi, terutama terkait pergerakan harga pangan, biaya transportasi, serta potensi kenaikan harga energi.
Untuk menjaga stabilitas harga, BI Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian melalui berbagai program, di antaranya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), edukasi belanja bijak, Gerakan Menanam Cabai Kepri (GEMARI), hingga penguatan ketahanan pangan daerah.
Memasuki triwulan II 2026, BI memperkirakan ekonomi Kepri tetap tumbuh kuat meski dengan laju yang lebih moderat dibanding periode yang sama tahun lalu. Perlambatan dipengaruhi normalisasi aktivitas pertambangan setelah mencatat kinerja tinggi pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, investasi, dan konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, ekonomi Kepri sepanjang 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,0–6,8 persen. Namun, prospek tersebut tetap dibayangi sejumlah risiko eksternal seperti ketidakpastian global, gangguan rantai perdagangan, perubahan kebijakan negara mitra dagang, serta fluktuasi harga energi dan komoditas dunia.
Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.
Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).
“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.*
Penulis: engesti








