BATAM (gokepri) – Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Amsakar Achmad-Li Claudia menjadi calon wali kota-calon wakil wali kota Batam pada Pilkada 2024. Dengan dukungan ini, Amsakar-Li berpeluang besar menjadi calon tunggal karena mendapat dukungan dari hampir semua partai kecuali PDIP. Bisa melawan kotak kosong.
Namun, kepastian calon tunggal Batam Satu atau Amsakar-Li tak mendapat lawan, baru bisa dipastikan saat pendaftaran ditutup. Sesuai jadwal, pendaftaran pasangan calon di KPU pada 27-29 Agustus 2024.
Baca:
Peta dukungan masih bisa berubah jika belajar dari Pilkada Bintan 2020. Ketika perpanjangan masa pendaftaran, PDIP menarik dukungan dari Apri Sujadi-Roby Kurniawan lalu berkoalisi dengan NasDem demi mengusung Alias Wello-Dalmasyri Syam. Nama terakhir kalah dari koalisi kuat yang digalang Demokrat ketika itu.
Di Pilkada Batam 2024, Amsakar-Li Claudia mendapat dukungan 11 dari 12 partai politik peraih kursi DPRD Batam. Sebelum PKS, partai yang memberikan dukungan yaitu Nasdem, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PAN, Hanura, PSI, PPP dan PKN. Gabungan partai ini memiliki 43 kursi dari total 50 kursi DPRD Batam.
Hanya tersisa PDIP, tujuh kursi, yang tak bisa lagi membangun koalisi karena syarat mengajukan calon harus punya 10 kursi atau 20 persen dari total kursi.
Baca: Koalisi Prabowo di Pilwako Batam, Restu untuk Amsakar-Li Claudia
PKS menerbitkan dukungan resmi untuk Amsakar-Li Claudia tertanggal 25 Juli. Surat tersebut ditandatangani oleh DPP PKS Pusat Sekretaris Jendral Aboe Bakar Alhabsyi. Dalam surat tersebut tertulis bahwa PKS menyatakan mendukung pasangan Amsakar Achmad selaku calon wali kota Batam dan Li Claudia Chandra selaku wakil wali kota Batam yang akan bertanding di Pilkada Kota Batam tahun 2024.
Ketua DPD PKS Kota Batam Yusuf membenarkan surat rekomendasi tersebut. Hanya saja sampai saat ini ia masih menunggu keterangan resmi. “Resminya nanti malam,” kata dia singkat.
Ketua DPC Partai Gerindra ucap Nyanyang Haris Pratamura yang menjadi penggerak dan pengusung pasangan Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra mengungkapkan rasa syukurnya atas besarnya dukungan dan kepercayaan partai terhadap pasangan Amsakar Ahmad–Li Claudia Chandra.
Dukungan resmi dari PKS untuk Amsakar-Li Claudia mengkonfirmasi pernyataan Li Claudia saat rapat konsolidasi relawannya di Hotel Planet Holiday, Minggu 28 Juli. Ia sempat menyebut sudah mendapat rekomendasi 11 partai. Hanya saja ia tak menyebut rekomendasinya dari PDIP atau PKS.
“Sekarang sudah ada 11 partai politik yang mendukung kami berdua. Ini adalah amanat untuk kita bersama memajukan Batam,” tambahnya.
Padahal, pada 28 Juli, PKS belum sama sekali mengumumkan dukungan resmi. Surat dukungan resmi baru ditunjukkan PKS Batam pada Selasa 30 Juli.
Kemungkinan Calon Tunggal
Calon tunggal mencuat karena satu bulan jelang pendaftaran, 11 dari 12 partai politik peraih kursi DPRD Batam sudah memberikan dukungan resmi untuk Amsakar-Li Claudia. Mereka selanjutnya akan membangun koalisi partai pengusung.
Hanya PDIP yang belum menentukan sikap setidaknya hingga 30 Juli. PDIP tak bisa lagi membangun koalisi untuk mengusung calon karena hanya punya tujuh kursi. Dengan akhirnya PKS mengekor koalisi gemuk pengusung Amsakar-Li, maka peluang ada lawan semakin tertutup.
Baca: Strategi Borong Partai, Sinyal PDIP Melawan Arus
Setelah diusung 11 partai, Amsakar-Li Claudia menjadi satu-satunya bakal calon walikota-wakil walikota yang telah memegang tiket menuju pilkada Batam satu bulan jelang pendaftaran yang dibuka pada 27 Agustus 2024.
Bagi Amsakar, pemilihan tahun ini menjadi yang ketiga kali. Ia pernah berlaga pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2020 berpasangan dengan Muhammad Rudi. Rudi tahun ini akan bertarung di pemilihan gubernur Kepulauan Riau.
Calon Tunggal Merusak Demokrasi
Pengamat dan akademisi di Kepulauan Riau, Robby Patria, menilai calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada Batam 2024 akan merusak demokrasi. Akibat cara partai politik membangun koalisi dengan pragmatis.
“Ini aneh karena seharusnya partai politik itu menjadikan pilkada sebagai ajang untuk mengusung kader-kader terbaik mereka guna merebut kekuasaan. Kalau semua bersepakat menjadikan pilkada tanpa lawan, lebih baik ubah saja UU Pilkada dan kembalikan pemilihannya ke DPRD,” kata Robby Patria yang juga sebagai dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Minggu 28 Juli.
Robby berpendapat kotak kosong dalam Pilwako Batam nanti menyebabkan tak adanya perdebatan dialogis antara pasangan calon yang bertarung. Di samping itu, lanjut Robby, rakyat juga tak diberikan alternatif untuk memilih pemimpin mereka ke depan.
“Rakyat tidak punya pilihan lagi. Jika tidak setuju dengan calon dari koalisi super, maka pilihannya mencoblos kotak kosong atau kolom kosong. Harusnya demokrasi itu mengatur pemilihan manusia dengan manusia bukan dengan benda mati. Inilah kelihatannya tidak melanggar undang-undang, namun pada hakekatnya membunuh demokrasi lokal, ” ujar alumni Sekolah Demokrasi yang dibuat LP3ES, INDEF, Universitas Paramadina, Universitas Diponegoro dan KITLV Leiden itu.
Robby berkeyakinan masyarakat sipil harus lebih tegas dalam bersikap dan bersuara untuk menolak pilkada tanpa subtansi yang hanya menghabiskan duit rakyat. Karena elit partai di pusat hanya bersifat pragmatis dan tidak memikirkan kemana arah kedaulatan rakyat.
“Ini demokrasi yang rusak. Jadi kalau terpilih pemimpinnya ya tidak melalui proses yang baik. Kalau mau disebut baik, tentu melalui proses yang normal,” tutup Robby yang juga pengurus Dewan Pakar Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti Fedro
