Pilkada di Batam berpotensi memiliki calon tunggal jika semua partai berpikir pragmatis membentuk koalisi. PDIP siap melawan arus tapi tak bisa sendiri.
Penulis:
Muhammad Ravi, Engesti Fedro
Kurang dari 50 hari jelang pembukaan pendaftaran pasangan calon Pilkada Batam 2024, partai politik tak kunjung menyatakan dukungan kepada Marlin Agustina. Wakil Gubernur Kepulauan Riau itu sejak lama dipersiapkan bertarung di Pilkada Batam yang pendaftarannya dibuka 27 Agustus 2024.
Sejak akhir 2023, Marlin bergabung dengan Gerindra dan masuk dalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya menang sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih di Pilpres 2024. Usai Pilpres, Marlin ramai disandingkan dengan kader Gerindra, Ahmad Surya.
Kenyataannya, Nasdem dan Gerindra yang diharapkan menjadi pengusung memilih meninggalkan Marlin. Ia diprediksi mudah dapat dukungan Nasdem mengingat ada Muhammad Rudi sebagai Ketua DPW Nasdem Kepri yang akan pasang badan menjaga peluang Marlin mencalonkan diri.
Namun akhirnya Nasdem mengusung kadernya sendiri dan kader Gerindra sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Batam; Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra. Surat rekomendasi terbit pada 2 Juli 2024.
Baca: Koalisi Prabowo di Pilwako Batam, Restu untuk Amsakar-Li Claudia
Tiket Nasdem sakti dan jadi “kartu As” karena calon bisa maju bertarung mengandalkan 10 kursi Nasdem di DPRD Batam. Nasdem tak harus berkoalisi agar syarat pencalonan terpenuhi yaitu minimal 20 persen dari total kursi DPRD. Karena di DPRD Batam ada 50 kursi, satu pasangan calon butuh minimal 10 kursi. Sedangkan Gerindra hanya punya tujuh kursi.
Hingga pertengahan Juli, lima partai politik mengusung Amsakar-Li Claudia yaitu NasDem (10 kursi), Gerindra (7), Golkar (6), PKB (4) dan PPP (1). Gabungan kursi partai itu memiliki 28 dari 50 kursi di DPRD Batam, sudah lebih dari separuh. Amsakar-Li Claudia berpotensi memborong semua rekomendasi partai pemilik kursi di DPRD Batam atau menyisakan partai yang kursinya tak cukup memenuhi syarat pencalonan 10 kursi.
Amsakar aktif berkomunikasi dengan pengurus partai tingkat DPP. Amsakar pada 7 Juli menyebut mengagendakan bertemu dengan beberapa partai lagi. DPD PDIP Kepri pada 9 Juli, lalu DPP PSI, DPP PKS dan DPP Hanura. Pada 11 Juli, ia mengunggah foto bersama Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. PSI punya satu kursi di DPRD Batam. Wakil Walikota Batam dan Ketua DPD Nasdem Batam itu berharap dapat terus menambah kekuatan koalisi partai pengusung.
“Alhamdulillah, komunikasi dan diskusi terjalin saat pertemuan tersebut. Saya akan menjaga dukungan yang diberikan kepada saya,” tulis Amsakar dalam akun Instagram-nya, Kamis 11 Juli.
Kemana PDIP dan PKS Berlabuh
PDIP dan PKS membuka peluang mengusung Marlin Agustina. Namun dukungan tersebut tak cuma-cuma. Mereka menyebut dukungan partai untuk kader-kader partai maju di Pilkada Batam.
PDIP tetap mempertimbangkan memberi jalan bagi Jefridin diusung, sekalipun PDIP tak mengusung kader sendiri. Ketua DPC PDIP Batam Nuryanto menyebut partainya masih membuka peluang mengusung Marlin-Jefridin. “Sejarah PDIP sebagai partai pejuang dan bukan partai pengikut,” ujar Nuryanto di kantor DPRD Batam, Jumat 12 Juli.
Peluang Marlin diusung terbuka karena ada komunikasi antara Ketua DPW Nasdem Kepri Muhammad Rudi dengan pengurus DPP PDIP beberapa hari lalu. Selain membicarakan dukungan untuk Rudi sebagai calon gubernur Kepri, juga membicarakan rekomendasi untuk Pilwako Batam. Namun Nuryanto masih menunggu keputusan DPP PDIP. “Pak Rudi sudah ke DPP,” kata Cak Nur, sapaan Nuryanto yang menjabat Ketua DPRD Batam.
Ketua DPD PKS Batam Yusuf menyebut partainya membuka peluang mengusung Marlin di Pilkada Batam. Tapi PKS ingin mengusung kader internal. Mereka masih menjajaki kesepakatan politik dengan partai lain.
PKS menyodorkan tiga nama yaitu Suryani, Raden Hari Tjahyono dan Yusuf. Hanya saja PKS belum mendapat sinyal diberikan jalan mengusung kader internal mengingat Marlin dipasangkan dengan Jefridin. “PKS adalah partai besar dan punya basis massa di Batam. Sewajarnya PKS mengusung kader internal,” ujar dia pekan lalu.
Hanya saja PDIP ataupun PKS tak bisa sendiri mengusung calon. Mereka harus berkoalisi dengan partai lain yang punya kursi agar syarat pencalonan terpenuhi. Gabungan partai itu memiliki 13 kursi, sudah lebih cukup untuk mengusung calon.
Marlin Agustina yang dijumpai di sela kegiatan di Batam Center irit bicara menjawab pertanyaan soal langkah politik berikutnya. Ia meminta doa dari masyarakat. “Doakan saya. Kalau itu (maju Pilkada) rencana tuhan, saya sangat senang,” ujar Marlin, 12 Juli.
Ia lalu menyatakan belum mendapat kabar soal rekomendasi partai politik untuk maju di Pilkada Batam karena kesibukannya sebagai Wakil Gubernur Kepri. “Saya belum tahu karena saya berkeliling terus berkegiatan,” kata dia. Ia pun meminta tidak ada perpecahan di tengah masyarakat.
Potensi Melawan Kotak Kosong, Mudarat Calon Tunggal
Jika semua partai politik yang punya kursi di DPRD Batam bermanuver membangun koalisi calon tunggal, maka Amsakar-Li Claudia berpeluang besar melawan kotak kosong.
Marlin Agustina yang sejak lama didorong berpasangan dengan Jefridin, Sekretaris Daerah Kota Batam, dinilai masih punya waktu melobi restu partai. Semuanya bisa berubah menunggu pendaftaran 27-29 Agustus 2024. Politik selalu dinamis, sehingga Amsakar-Li Claudia tetap mungkin digoyang atau ditandingi pasangan dari partai lain.
“Partai lainnya masih ada. Jadi tidak boleh demokrasi dibegal dengan memborong partai,” ujar Robby, pekan lalu.
Ia menilai beberapa partai belum memberikan rekomendasi karena masih menunggu dan melihat dinamika politik. “Masih ada PDIP, PKS, Demokrat dan lainnya. (Pendaftaran) Masih sebulan, masih panjang,” sambung Robby.
Praktisi sekaligus akademisi di Kepri, Joni Ahmad, menilai strategi “borong partai” merusak demokrasi dan menjauhkan politik dari kompetisi yang sehat. Manuver sejumlah partai untuk mengusung pasangan calon tunggal merampas hak rakyat untuk memilih pemimpin.
“Ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Berdasarkan penilaian dari sistem demokrasi serta semangat reformasi pun tentulah merupakan cara berdemokrasi yang tidak sehat dan tidak bermartabat,” ujar Joni, Jumat (12/7/2024).
Di samping itu, Joni melihat jika strategi “Borong Partai” belum tentu menjamin pasangan calon tertentu untuk menang. “Ini kembali kepada dukungan masyarakat. Jangan sampai langkah ini justru mengebiri hak politik masyarakat hanya untuk memuaskan kepentingan para elite partai,” tegasnya lagi.
Joni berharap agar para pimpinan partai politik di daerah untuk membuka mata terkait kondisi hari ini. Ia berharap agar terbuka peluang agar calon tunggal tidak melawan kotak kosong pada Pilwako Batam. Pesta demokrasi daerah diharapkan menghasilkan pemimpin yang mampu mengemban amanat rakyat. ***
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
