Batam (gokepri.com) – Strategi kampanye para pasangan calon di Kepri masih sebatas perang slogan di darat dan udara. Terhalang wabah ditambah model kampanye cenderung gimmick, pesan menyuarakan program yang konkret tak terang sampai ke telinga publik. Lampu kuning pemilih golongan putih.
Janji-janji tim sukses tentang jagoannya di media sosial membuat Candra Ibrahim, 48 tahun, mengerutkan dahi. Candra masygul karena banyak kubu malah menyodorkan janji-janji kampanye yang kurang realistis dan tidak menghitung kemampuan keuangan daerah.
Janji kampanye calon gubernur Kepri Ansar Ahmad tentang motor untuk sekitar 10.000 Ketua RT dan RW pertama kali dipersoalkan Sekretaris Tim Sukses Isdianto-Suryani, Uba Ingan Sigalingging. Lewat Facebook, Uba mempertanyakan apakah janji Ansar itu bisa didanai dari keuangan APBD Kepri. Perang kata-kata meluas ke Whatsgroup. Pendukung kubu Ansar membalas anggaran motor itu tak harus menggunakan APBD.
Menurut Candra, sejak kampanye dimulai 26 September lalu, pasangan calon kepala daerah nyaris tak terdengar memaparkan gagasan untuk membangun daerah. Paslon dan timsesnya malah sibuk menyodorkan janji dengan program yang tak konkret. Gagasan dimaksud juga belum ditularkan kepada rakyat melalui tim sukses masing-masing.
“Yang terjadi baru sebatas rebutan panggung untuk menarik calon pemilih, tanpa uraian apa yang akan dikerjakan jika kelak terpilih memimpin daerah,” ujar Candra, praktisi media dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, kemarin.
Padahal pilkada tahun ini para kandidat juga berkontestasi merebut perhatian publik tentang isu penanganan pandemi. Pandemi corona telah menjadi isu dominan, seiring dengan ancaman pelemahan ekonomi. Panggung politik di tengah pandemi harus membuktikan pemimpin terpilih bukan cuma mampu membangun daerah tapi juga mampu menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.
“Pilkada ini sejatinya bukan hanya perebutan kekuasaan, tapi juga adu gagasan. Gagasan yang paling baik dan masuk akal lah yang paling layak dipilih oleh rakyat,” jelas Candra.
Selama kampanye, paslon juga belum banyak menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 ini. Daya jelajah masih sebatas pengumpulan massa dan tatap muka. Kampanye tatap muka masih menjadi pilihan, padahal cara itu rentan terjadi kerumunan yang bisa menjadi carier (pembawa) Covid-19.
“Mestinya, paslon menyesuaikan metode kampanye virtual. Contoh kampanye yang dilakukan Cawako Solo Gibran Rakabuming patut diapresiasi,” tutur Candra lagi.
Menurut Candra, paslon dan timses sebaiknya juga lebih memaksimalkan kampanye atau penyampaian program melalui media, baik cetak, online, elektronik atau virtual.
Cara sosialisasi dengan menggunakan media online ini keunggulannya minim sentuhan dari manusia ke manusia yang menjadi medium penyebaran covid-19. Manfaatkan media online seluas-luasnya karena jangkauannya pun tak terbatas. “Ingat pesan Presiden Jokowi, jangan sampai pilkada ini menyebabkan terjadinya cluster baru penyebaran pandemi Covid-19.,” jelas dia.
Baca Juga:
- Hajatan Politik Normal Baru
- INFOGRAFIS PILKADA KEPRI: Gelanggang Tiga Sekawan
- Ronde Ketiga Rudi, Arena Pertama Lukita
Was-Was Golput
Senator DPD RI asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, menyatakan dari hasil diskusi Komite I DPD dengan sejumlah ahli, tren masyarakat yang tak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2020 akan meningkat. Faktor pandemi lebih dominan sehingga mempengaruhi kualitas kampanye.
“Masyarakat juga masih bersikap ragu-ragu di tengah situasi ini. Kami memprediksi adanya potensi Golput,” ujar Haripinto saat pertemuan dengan jurnalis di Batam Center, Kamis (1/10/2020).
Menurut Haripinto, DPD secara kelembagaan belum menyampaikan secara resmi agar pilkada serentak ditunda dengan pertimbangan pandemi.
Namun penyelenggara pemilu dan masyarakat diminta wajib mengawal pelaksanaan pilkada dengan aman dan bebas dari wabah dengan menjalankan protokol kesehatan.
Konsekuensi juga gaya kampanye jadi terbatas karena pertemuan dengan publik dibatasi, pengumpulan massa diatur.
“Yang jelas kan nggak boleh ada arak-arakan yang mengundang keramaian. Kalau bisa, paslon yang melanggar didiskualifikasi, atau paling tidak diekspos ke publik saja, supaya masyarakat sendiri yang menilai,” ujar Haripinto panjang lebar. (can)
Editor: Candra Gunawan
