Gokepri (Batam) – Tenda dengan warna merah putih menghiasi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam di Sekupang, Kamis (3/9/2020). Spanduk bertuliskan pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota Batam terpampang di latar tenda bagian dalam. Anggota kepolisian dan pegawai KPU hilir mudik. Semua memakai masker pelindung.
Penyelenggara pemilihan kepala daerah itu tengah bersiap membuka pendaftaran calon kepala daerah. Pendaftaran dibuka selama tiga hari mulai Jumat 4 September hingga Minggu 6 September 2020.
Tahapan pilkada 2020 dihelat di tengah pandemi virus corona. Wabah virus telah berdampak besar mengubah pemilihan tahun ini. Kalender politik sudah diundur. Hari pencoblosan yang mestinya 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Seluruh tahapan yang dilaksanakan kandidat, penyelenggara dan pemilih ditunda akibat ancaman wabah corona.
Prosedur pendaftaran calon juga diatur. Jika pada pemilihan sebelumnya KPU Batam menerima pendaftaran di dalam kantornya, kali ini di luar kantor dengan ruang terbuka. KPU mengantisipasi penularan virus selama tahapan pilkada.
Selama pendaftaran juga diantisipasi supaya tak terjadi kerumunan massa. KPU membatasi massa tidak lebih dari 30 orang dan wajib menerapkan protokol kesehatan; menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan.
KPU Batam mengizinkan 30 orang ikut mengantar sampai kompleks perkantoran setempat. Namun, yang boleh masuk ke ruang pendaftaran hanya enam orang.
“Hanya ketua dan sekretaris partai politik atau gabungan parpol, bakal pasangan calon dan 2 orang penghubung. Tim lainnya menunggu di ruang tunggu,” kata Anggota KPU Batam Willy Seipattiratu pekan lalu.
Sosialisasi soal syarat pencalonan juga tak lagi tatap muka. KPU Batam memaparkan syaratnya lewat rapat virtual dengan partai politik pada akhir Agustus lalu. KPU di kantornya, dan partai politik di kantornya masing-masing. “Demokrat dan PPP mengalami gangguan internet,” ucap Willy.
Setali tiga uang dengan KPU Batam. KPU Kepri di Tanjungpinang membatasi jumlah massa tak lebih dari 20 orang saat pendaftaran dan wajib jaga jarak serta memakai masker. KPU dibantu kepolisian untuk pengamanan. “Seluruh pasangan calon akan mendaftarkan diri pada hari pertama pembukaan pendaftaran,” ungkap Ketua KPU Kepri Sriwati.
Sementara untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur wajib menyertakan bebas dari COVID-19 sebagai syarat pendaftaran. Syarat tersebut dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tes usap dengan metode RT-PCR.
Jika ada salah satu pasangan bakal calon tertular COVID-19, maka wajib mengikuti ketentuan kesehatan yakni menjalani perawatan maupun karantina mandiri hingga negatif COVID-19.
“Tidak menghilangkan hak mereka untuk mencalonkan diri, namun pendaftarannya terpaksa ditunda sampai benar-benar negatif COVID-19,” papar Sri.
Salah satu calon kandidat gubernur dan wakil gubernur Kepri yang mengumumkan tesnya adalah Soerya Respationo dan Iman Sutiawan. Mereka tes di RSBP Batam dua hari sebelum pendaftaran. RSBP ditunjuk KPU Kepri. “Insyaallah di hari Jumat penuh berkah kami mendaftar ke KPU Kepri,” ujar Soerya usai tes.
Meski masa kampanye telah diundur jadi 26 September-5 Desember, tapi KPU masih mengajukan revisi teknis tentang kampanye di masa normal baru. KPU RI mengajukan revisi tiga poin PKPU ke DPR RI pada awal Agustus 2020. Tiga peraturan utama yang akan dibahas untuk diperbaharui adalah PKPU tentang proses dan teknis kampanye, dana kampanye dan pencalonan kepala daerah.
KPU sebelumnya telah menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
Dalam PKPU itu diatur beberapa peraturan baru, seperti satu TPS diperuntukkan maksimal untuk 500 orang pemilih. Peraturan dibuat agar Pilkada 2020 tidak menjadi ajang penularan virus corona.
KPU juga mengajukan anggaran Rp3,2 triliun dengan pertimbangan biaya rapid test di kisaran Rp300-350 ribu rupiah. “Karena Kementerian Kesehatan sudah membuat pagu baru untuk rapid test Rp150 ribu, maka kami melakukan efisiensi,” kata Arief. Arief melanjutkan, peruntukan anggaran tahap kedua ini untuk memenuhi kebutuhan Pilkada yang sesuai protokol kesehatan Covid-19, seperti pemenuhan alat pelindung diri (APD), masker, handsanitizer, face shield, dll.
Baca Juga:
- DKPP Nilai Bawaslu dan KPU Belum Siap Terapkan Protokol Kesehatan
- PILKADA KEPRI: Tiga Kandidat Daftar Hari Jumat
- INFOGRAFIS: Peta Kekuatan Politik Pilkada Kepri 2020
Pesta Politik di Tengah Pandemi
Deklarasi Isdianto-Suryani di Engku Hamidah, Batam Center, pada Kamis (3/9/2020) pagi menjadi panggung deklarasi politik pertama yang di hadapan publik. Keduanya mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kepri 2020. Selain deklarasi, juga ada penyerahan bantuan. Deklarasi disiarkan langsung oleh PKS TV.
“Deklarasi dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah,” ujar Isdianto.
Sedangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina berencana menggelar deklarasi pencalonannya di Lapangan Pamedan, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Jumat (4/9/2020) kemudian dilanjutkan dengan mendaftar ke KPU Kepri.
“Deklarasi akan kami laksanakan dengan sederhana dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya partai koalisi, deklarasi juga akan dihadiri oleh para relawan yang mendukung pasangan AMAN,” jelas Ketua Tim Pemenangan Ansar-Marlin, Ade Angga, Senin (31/8/2020).
Sementara pasangan Soerya Respationo-Iman Sutiawan dikabarkan tidak menggelar deklarasi tatap muka. Mereka akan langsung mendaftar ke KPU Kepri di Tanjungpinang, Jumat (4/9/2020) atau hari pertama jadwal pendaftaran.
Mulai Jumat 4 September 2020 hingga hari pencoblosan 9 Desember 2020, kandidat Pilkada Serentak 2020 akan berkontestasi satu sama lain. Jika pada ajang pemilihan dalam situasi normal, kandidat akan menyampaikan visi-misi, tapi tahun ini mereka juga akan berkontestasi merebut perhatian publik tentang isu penanganan pandemi. Pandemi corona telah menjadi isu dominan, seiring dengan ancaman pelamahan ekonomi hingga isu angka pengangguran. (Eri/cg/wan)
Editor: Candra
