BATAM (gokepri) – Dua calon Wakil Wali Kota Batam, Hardi Hood dan Li Claudia, memiliki pandangan berbeda di bidang pendidikan, terutama terkait kurikulum muatan lokal dan sistem zonasi. Hardi mendukung penerapan muatan lokal untuk melestarikan budaya, sementara Li berargumen sistem zonasi perlu dihapus untuk meningkatkan akses pendidikan.
Argumen soal pendidikan ini mengemuka ketika debat perdana Pilkada Batam 2024, Jumat malam 1 November 2024. Calon wakil walikota Batam nomor urut 1, Hardi Hood, berpendapat kurikulum muatan lokal perlu diterapkan di sekolah-sekolah. Hal ini penting agar peserta didik memahami dan melestarikan warisan budaya daerah mereka.
“Muatan lokal ini diperlukan agar masyarakat Batam mengetahui identitas mereka sebagai anak asli Batam, anak Melayu,” kata Hardi.
Menurut Hardi, penerapan muatan lokal di sekolah saat ini belum menyeluruh. Masih ada beberapa sekolah yang mengganti muatan lokal dengan pembelajaran bahasa asing.
“Ini yang harus kita jaga sebagai pemerintah,” tambahnya.
Baca: Janji Ekonomi Berkeadilan Calon Wali Kota Batam
Sementara itu, pasangan Wakil Wali Kota Batam nomor urut 2, Li Claudia Chandra, berpendapat muatan lokal setara dengan pembelajaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ia menganggap P4 bisa menjadi pedoman untuk menerapkan kurikulum muatan lokal di sekolah.
“Saya ingat waktu sekolah ada P4, yang seharusnya bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai untuk menghargai bangsa,” kata Li Claudia.
Ia yakin, jika muatan lokal P4 diterapkan di sekolah-sekolah, pendidikan di Batam akan menjadi lebih baik. “Ini yang harus kita adakan lagi,” tegasnya.
Baca: KEKAYAAN PASLON PILKADA BATAM: Li Claudia Calon Terkaya
Selain dalam kurikulum muatan lokal, kedua paslon juga memiliki perbedaan pandangan mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selamat Hardi Hood berpandangan sistem zonasi harus berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebaliknya, Li Claudia Chandra mengusulkan agar sistem tersebut dihapuskan.
Li Claudia mengungkapkan banyak orang tua mengeluhkan keberadaan sistem zonasi. Ia menyarankan agar sistem ini dihilangkan.
“Saya akan memperjuangkan agar zonasi dihapuskan. Ini adalah masalah yang juga dihadapi di banyak daerah lain,” kata Li Claudia.
Namun, Hardi Hood tidak setuju. Ia berargumen perubahan dalam sistem zonasi hanya dapat dilakukan jika ada perubahan pada peraturan pemerintah pusat.
“Jika tidak, pemerintah daerah wajib mengikuti sistem zonasi ini,” ujarnya.
Hardi menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk mengatasi masalah PPDB.
“Kita perlu memproyeksikan jumlah siswa dan merencanakan dengan baik. Mungkin penyelesaiannya tidak dapat dilakukan segera, tetapi dengan perencanaan yang baik, kami akan dapat mengatasinya,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
