Pengangkutan sampah rumah tangga dinilai tidak lagi efektif. Pemko Batam menyiapkan pola baru berbasis TPS komunal.
BATAM (gokepri) — Pemerintah Kota Batam mulai mengubah pola pengangkutan sampah rumah tangga yang selama ini bergantung pada sistem door to door. Dinas Lingkungan Hidup menilai cara lama tidak lagi mampu mengejar pertumbuhan kawasan permukiman dan volume sampah harian yang terus meningkat.
Sebagai solusi, pemerintah merancang pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) komunal di kawasan perumahan. Pola ini diharapkan mempercepat pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus mengurangi penumpukan sampah di lingkungan warga.
Baca Juga: Pengangkutan Sampah di Batam Belum Ideal, Apa Solusi Pemko?
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Dohar Mangalando Hasibuan mengatakan, selama ini armada pengangkut harus berhenti dari rumah ke rumah sehingga waktu pengangkutan menjadi panjang dan tidak efisien.
“Selama ini pengangkutan dilakukan dari rumah ke rumah dan itu membutuhkan waktu cukup panjang. Ke depan kami ingin pengangkutan dilakukan dari TPS atau bin komunal yang ditempatkan di satu titik di kawasan perumahan,” ujar Dohar saat dikonfirmasi di Batam, Kamis (28/5/2026).
Menurut dia, sistem baru itu akan mengubah pola pengangkutan dari puluhan ribu titik rumah tangga menjadi titik kumpul sampah komunal. Pemerintah memperkirakan jumlah titik pengangkutan dapat ditekan dari sekitar 40 ribu hingga 50 ribu rumah tangga menjadi sekitar 1.700 TPS komunal.
“Kalau sekarang setiap hari kita mengangkut dari 40 sampai 50 ribu rumah tangga, nanti cukup dari sekitar 1.700 TPS. Ini tentu jauh lebih efektif dan efisien,” kata Dohar.
Perubahan pola tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat layanan pengangkutan sampah di tengah pertumbuhan kawasan permukiman di Batam. Sistem door to door selama ini dinilai menyita waktu armada karena kendaraan harus masuk ke banyak titik lingkungan warga.
Melalui TPS komunal, armada pengangkut cukup mengambil sampah dari lokasi tertentu yang telah disiapkan di setiap kawasan perumahan. Pemerintah berharap pola ini dapat mempercepat rotasi pengangkutan dan mengurangi keterlambatan penanganan sampah.
Dohar mengatakan, ukuran TPS akan disesuaikan dengan volume sampah dan ketersediaan lahan di masing-masing perumahan. Pemerintah menyiapkan desain mulai dari ukuran 2 x 2 meter hingga 2 x 3 meter.
“Tujuannya supaya sampah lebih cepat diangkut dari sumbernya dan tidak menimbulkan bau di sekitar rumah. Cukup ada tempat di perumahan yang menjadi tempat pembuangan komunal,” ujarnya.
DLH Batam juga mulai mengajak masyarakat, pengelola lingkungan, serta pengurus RT dan RW untuk mendukung pola baru tersebut. Dukungan warga dinilai penting karena keberhasilan sistem komunal bergantung pada disiplin membuang sampah pada titik yang telah ditentukan.
Sejumlah kawasan disebut telah mulai menerapkan konsep serupa, antara lain RW 9 Kelurahan Sungai Langkai dan Perumahan Klasik. Pemerintah menilai penerapan awal di sejumlah lingkungan itu dapat menjadi model bagi kawasan permukiman lain di Batam.
Pemerintah Kota Batam juga telah mengalokasikan anggaran pembangunan TPS pada tahun ini. Warga atau pengelola lingkungan yang menyiapkan lahan disebut dapat memperoleh fasilitasi pembangunan TPS dari pemerintah daerah.
“Kalau ada masyarakat yang siap lahannya, pemerintah akan memfasilitasi dan membangunkan TPS-nya. Kami juga turun langsung untuk sosialisasi agar konsep ini dipahami masyarakat,” kata Dohar.
DLH Batam menargetkan pola baru itu mampu mempercepat pengangkutan sampah di kawasan permukiman maksimal dalam waktu 48 jam. Target tersebut dinilai penting untuk menekan penumpukan sampah yang selama ini masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Batam.
“Kami berharap konsep ini mendapat dukungan masyarakat karena tujuannya untuk mempercepat pengangkutan dan menyelesaikan persoalan sampah di Kota Batam,” ujar Dohar. ANTARA
Baca Juga: Batam Benahi Tata Kelola Sampah, UII Susun Kajian Ilmiah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
