KPU Belum Tahu Pokok Perkara Gugatan Pilkada

netralitas asn
Ilustrasi.

Jakarta (gokepri.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menerima salinan materi gugatan permohonan perselisihan hasil Pilkada (PHPKada) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian disampaikan Anggota KPU, Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asy’ari, Minggu (27/12/2020).

Menurut Hasyim, pihaknya belum mengetahui pokok perkara materi gugatan. “KPU belum mendapatkan salinan materi gugatan,” ujarnya.

KPU, lanjut Hasyim, mencatat terdapat 135 permohonan PHPU Pilkada 2020 yang diajukan ke MK hingga 23 Desember 2020 pukul 20.30 WIB. Hasyim merinci perkara PHPKada itu meliputi tujuh perkara PHPKada tingkat gubernur. Kemudian 14 perkara PHPKada walikota dan 114 perkara PHPKada kabupaten.

KPU sudah berkirim surat ke MK untuk memohon konfirmasi perkara yang diregister ke MK. Sebab, konfirmasi penting untuk memastikan dua hal, yakni perkara yang tidak diregister MK maupun yang diregister.

“Bagi perkara yang tidak diregister oleh MK berarti perkara tersebut tidak berlanjut ke pemeriksaan perkara dalam persidangan PHPU di MK,” katanya.

Hasyim menambahkan, bagi KPU provinsi/kabupaten/kota yang tidak ada perkara diregister di MK, berarti dapat melanjutkan ke tahapan penetapan pasangan calon terpilih. Sedangkan kedua, terhadap perkara yang diregister berarti akan berlanjut ke persidangan PHPU MK.

Sebagaimana diketahui, dalam Pilkada 2020 ada 3 perkara gugatan yang diajukan paslon di Provinsi Kepri ke MK. Ketiga gugatan itu diajukan paslon Isdianto-Suryani untuk Pilgub Kepri. Kemudian paslon Iskandarsyah-Anwar di Pilbup Karimun dan Muhammad Ishak-Salmizi di Pilbup Lingga. (wan)

BAGIKAN