PENAJAM PASER UTARA (gokepri) — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai pusat politik pada 2028.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum meninjau ulang desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Nusantara.
“Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Basuki.
Desain dasar ekosistem dan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif sebelumnya telah dibuat Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Presiden Prabowo meminta desain tersebut ditinjau dan dievaluasi kembali. “Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segera membentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh kepala negara,” kata Basuki.
Untuk mempercepat pembangunan Kota Nusantara, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati alokasi dana Rp48,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.
OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif rampung dan beroperasi pada 2028.
“Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik, sehingga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berkantor di ibu kota Indonesia pada tahun itu,” kata Basuki. ANTARA
Baca Juga: Menteri Investasi Sebut Singapura Minati Investasi di IKN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News