DPRD Batam Ingatkan Petugas PPKM Jaga Kesopanan

Anggota DPRD Batam, Hendrik
Anggota DPRD Batam, Hendrik

Batam (gokepri.com) – Anggota DPRD Kota Batam, Hendrik, mengingatkan petugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menjaga kearifan dan kesopanan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Terutama dalam menegakkan aturan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

“Kita tahu petugas di lapangan itu letih dan capek melakukan patroli dan lainnya, sehingga timbullah rasa marah. Tapi itu adalah tantangan bagi petugas dalam mengayomi masyarakat,” ujarnya, Minggu (11/7/2021).

Menurut Hendrik, tidak semua masyarakat bisa menerima kata-kata keras, apalagi terkesan arogansi. Sehingga ia berharap petugas di lapangan, baik pemerintah, TNI dan Polri, serta penegak hukum lainnya, tetap arif dan sopan dalam menegakkan aturan.

Petugas harus banyak bersabar dan bisa menyampaikan aturan kepada masyarakat dengan cara yang baik. Sebab tak semua masyarakat paham apa yang dilakukan petugas.

“Masyarakat jangan diusir-usir dengan kata kasar, apalagai sampai mengangkat bangku. Itu bukanlah solusi yang bagus, masih ada cara lain yang bisa dilakukan agar masyarakat jera dan patuh akan prokes,” pesannya.

Hendrik mendukung penuh PPKM Darurat di Kota Batam yang dimulai pada Senin (12/7/2021). Sebab kebijakan ini untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat agar kasus Covid-19 bisa ditekan.

“Saat ini kasus Covid-19 di Batam terus meningkat dan ribuan masyarakat sedang dirawat di rumah sakit karena terjangkit Covid-19,” katanya.

Ketua Bapemperda DPRD Batam ini juga mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) terbaru tentang ketentuan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Salah satunya keharusan untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19.

“Kita mendukung ketentuan tersebut. Namun bagi warga yang sudah divaksin dan sertifikatnya belum keluar, maka surat keterangan telah mengikuti vaksin diharapkan bisa juga digunakan,” tuturnya.

Baca juga: PT Schneider Absen, DPRD Batam Jadwalkan Lagi RDP PHK Sepihak

Hendrik menilai pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat keluar daerah atau keluar pulau lebih efektif untuk mendorong masyarakat mau divaksin. “Selama ini ada masyarakat beranggapan bahwa vaksin itu tidak ada gunanya. Sekarang setelah adanya kebijakan itu, masyarakat terpanggil sendiri dan berbondong-bondong datang untuk melakukan vaksinasi,” pungkasnya. (eri)

BAGIKAN