BATAM (gokepri) – Provinsi Kepulauan Riau kembali mencatatkan deflasi pada Juni 2025, ditopang pasokan pangan dan koordinasi erat Bank Indonesia dengan pemerintah daerah.
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan deflasi pada Juni 2025 sebesar 0,12 persen (month-to-month). Angka ini lebih ringan dibanding bulan sebelumnya yang 0,44 persen. Inflasi tahunan Kepri tercatat 1,32 persen (year-on-year), lebih rendah dari Mei 2025 (1,73 persen) dan di bawah inflasi nasional (1,87 persen).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto, menegaskan inflasi Kepri masih dalam rentang sasaran nasional, menandakan harga relatif stabil. “Ini hasil kolaborasi erat antara BI, pemerintah daerah, dan pelaku usaha,” kata Rony, Selasa (8/7/2025).
Penurunan harga komoditas pangan seperti cabai merah, daging ayam ras, bayam, dan udang basah menjadi pemicu deflasi Juni. Pasokan dari daerah sentra produksi yang terjaga jadi faktor utama. Selain itu, diskon tiket kapal laut selama libur sekolah dan Idul Adha juga menekan tarif angkutan laut, ikut menahan laju inflasi.
Meski begitu, deflasi lebih dalam tertahan kenaikan harga komoditas lain. Antara lain angkutan udara, telur ayam ras, emas perhiasan, ketimun, dan kacang panjang. Kenaikan harga angkutan udara dipicu lonjakan permintaan saat libur panjang.
Secara wilayah, tiga daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kepri juga mencatatkan deflasi bulanan. Batam deflasi 0,06 persen, Tanjungpinang 0,13 persen, dan Karimun 0,15 persen.
Untuk menjaga stabilitas harga ke depan, BI Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menggalakkan berbagai langkah pengendalian, baik dari sisi pasokan maupun ekspektasi harga masyarakat.
Beberapa upaya yang dilakukan yakni Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berupa Penandatanganan kesepakatan dengan Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara untuk menjamin pasokan komoditas strategis.
Kemudian penyediaan iklan layanan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Lalu penyaluran dua unit traktor roda empat dalam program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA). Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) rutin di kabupaten/kota dan pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Batam, Tanjungpinang, dan Bintan menjelang Idul Adha.
BI Kepri berkomitmen memperkuat koordinasi dan inovasi dalam pengendalian inflasi. “Inflasi yang stabil akan menciptakan kepastian usaha, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkas Rony.
Baca Juga: Deflasi, Pengamat: Ekonomi RI Lampu Kuning
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
