BATAM (gokepri) – Dukungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi datang setelah puluhan pekerja asal Jawa Barat terdampar tanpa gaji di Batam. Kisah pilu mereka viral di media sosial.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji akan memulangkan puluhan pekerja asal Jabar yang mengalami penindasan dan tidak digaji di Batam. Janji ini disampaikan Dedi sebagai respons cepat atas permohonan seorang pekerja bernama Chandra.
“Buat saudaraku, sahabatku, dulur kuring, dulur aing, insyaallah kita akan segera tangani,” kata Dedi pada Selasa, 12 Agustus 2025. Ia menambahkan, ia sudah menerima informasi bahwa hampir 60 warga Jabar di Batam kesulitan pulang karena tidak punya biaya.
“Nanti jam 10-15 menit saya akan menghubungi Bapak dan kita selesaikan seluruh problem Bapak. Kesusahan Bapak di Batam dan Bapak warga Jabar akan kami selesaikan. Bapak bisa pulang kembali ke keluarganya,” ujarnya.
Sebelumnya, melalui sebuah video di TikTok, Chandra meminta perlindungan kepada Dedi Mulyadi. Ia mengaku sebagai warga Jawa Barat dan menyebut ada 63 pekerja yang mengalami nasib serupa: gaji tidak dibayar selama lebih dari satu bulan dan diusir dari tempat tinggal mereka.
“Saya, Chandra, sebagai warga Jawa Barat, minta perlindungan ke Kang Dedi Mulyadi. Saya di sini sama rekan-rekan, 63 orang, ditindas sama orang China. Hak saya, keringat saya selama satu bulan lebih gak dibayar. Saya minta tolong bantuannya,” kata Chandra.
“Saya kerja, bukan apa-apa. Sekarang gaji gak dibayar, suruh keluar juga langsung hari ini. Tolong tanggapi Pak Dedi, tolong sebesar-besarnya.”
Dedi Mulyadi menegaskan, prioritasnya saat ini adalah keselamatan dan kepulangan para pekerja. Pihaknya juga akan mempelajari jalur hukum terkait masalah hak upah yang belum dibayarkan.
Tak Digaji dan Diusir
Diberitakan, nasib tragis menimpa puluhan pekerja. Mereka terdampar di Batam setelah diusir tanpa upah sepeser pun.
Pemandangan memilukan itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Sebanyak 63 pekerja asal Jawa Barat terlantar di Batam. Mereka mengaku tidak menerima gaji dan diusir dari mes perusahaan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau, Dicky Wijaya, mengakui adanya kasus tersebut. Namun, ia menjelaskan para pekerja itu adalah subkontraktor (subcon) dari perusahaan luar Batam dan tidak terdaftar di Disnakertrans. “Pekerja dari luar Kepri subcon dari luar Kepri. Banyak yang seperti ini. Jadi tidak terdata,” kata Dicky, Rabu, 13 Agustus 2025.
Menurut Dicky, para pekerja tersebut bekerja di PT Tunas Kabil melalui subkontraktor. Masalahnya, mereka didatangkan langsung dari Pulau Jawa tanpa melalui prosedur yang benar dan tidak melapor ke Disnaker. Kondisi ini membuat Disnakertrans tidak bisa memberikan perlindungan hukum. “Kasihan pekerjanya. Kami enggak bisa lindungi. Kalau kami ke sana ya mereka jatuhnya ilegal. Kami enggak bisa lacak, tidak ada aturan apa pun karena mereka liar,” ujarnya.
Maraknya kasus seperti ini, kata Dicky, menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan ketenagakerjaan. Banyaknya pekerja dari luar daerah yang masuk tanpa melalui jalur resmi membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, seperti tidak dibayar gajinya atau tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai pekerja. Tanpa data dan laporan yang jelas, pengawasan menjadi sulit dan pekerja menjadi tidak berdaya. BISNIS.COM
Baca Juga: BATAM JOB FAIR 2025: Wali Kota Minta Prioritaskan Pekerja Lokal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
