TANJUNGPINANG (gokepri.com) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) sedang mengevaluasi kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hingga kini belum mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024.
Ketiga BUMD tersebut adalah PDAM Tirta Kepri, PT Pembangunan Kepri, dan PT Pelabuhan Kepri.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, mengatakan meskipun belum memberikan kontribusi PAD, ketiga BUMD tersebut sudah mulai mandiri tanpa penyertaan modal tambahan dari pemerintah.
Baca Juga: Suhadi: BUMD Kepri Terus Disubsidi, Tapi Tetap Merugi
“Ketiganya belum menghasilkan PAD, tetapi sudah mandiri secara operasional tanpa penyertaan modal lagi dari Pemprov Kepri,” ujar Luki di Tanjungpinang, Jumat (31/1/2025).
Menurut Luki, PDAM Tirta Kepri mencatatkan surplus keuangan pada 2024, tetapi belum berkewajiban menyetor PAD karena belum memenuhi persyaratan cakupan layanan minimal 70 persen dari total pelanggan. Saat ini, cakupan pelanggan masih di bawah ambang batas tersebut.
“Kami terus mendorong PDAM memperluas cakupan layanan agar bisa segera menyumbangkan PAD,” tambahnya.
Sementara itu, PT Pembangunan Kepri mulai menunjukkan perbaikan kinerja dengan mencatatkan keuntungan setelah bertahun-tahun merugi. Namun, laba yang diperoleh belum dapat disalurkan ke PAD karena masih digunakan untuk kebutuhan operasional serta investasi bisnis seperti pengadaan cold storage untuk penyimpanan bahan makanan.
“Yang penting mereka sudah bisa survive dan tidak mengalami defisit lagi,” ujar Luki.
PT Pelabuhan Kepri juga menunjukkan perkembangan positif dengan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya. Perusahaan ini menjalankan layanan transportasi laut dengan kapal MV Lintas Kepri serta mengelola pelabuhan Segara dan Tanjung Uban.
Luki berharap PT Pelabuhan Kepri dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor labuh jangkar dengan melobi pemerintah pusat agar Kepri memperoleh hak eksklusif pengelolaan labuh jangkar.
“Sektor labuh jangkar sangat potensial meningkatkan PAD. Pendapatan selama ini masih terbatas dari suplai logistik, belum menyentuh sewa labuh jangkar,” jelasnya. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
