JAKARTA (gokepri) – Pemerintah mengarahkan proyek Trans Sumatra Railway tidak hanya membangun jalur kereta, tetapi juga membentuk simpul transportasi yang menghubungkan berbagai moda. Pendekatan itu dipilih untuk mengatasi keterputusan jaringan transportasi dan mempercepat mobilitas penumpang maupun logistik di Pulau Sumatera.
Kementerian Perhubungan menegaskan pengembangan proyek tidak berpusat pada pembangunan kawasan komersial berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Prioritasnya adalah menghadirkan titik integrasi yang memudahkan perpindahan orang dan barang secara aman, nyaman, dan efisien.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan setiap jalur kereta nantinya akan terhubung dengan simpul transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor Kemenhub terkait Kasus Suap
“Saya tidak bicara TOD. Tapi bentuk simpul yang terintegrasi. Bisa hub dan lain-lain,” kata Risal di sela Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat serta Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Masa Bakti 2025–2028 di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurut Risal, konsep tersebut bertujuan membangun sistem transportasi yang saling terhubung, bukan sekadar menambah panjang jaringan rel. Simpul-simpul baru diharapkan menjadi titik perpindahan antarmoda yang lebih mudah diakses masyarakat.
“Iya, terintegrasi dengan baik, aman, nyaman,” ujar Risal.
Saat ini jaringan rel aktif di Sumatera masih terpisah-pisah dan belum terkoneksi secara utuh. Kondisi itu membuat angkutan penumpang maupun logistik belum dapat bergerak secara efisien dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera.
Karena itu, pemerintah memilih membangun simpul integrasi sebagai penghubung berbagai moda transportasi. Selain memperkuat konektivitas antarkawasan, pendekatan tersebut diharapkan memangkas hambatan perpindahan barang dan penumpang.
Risal menegaskan pengembangan simpul transportasi akan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di setiap daerah. Modelnya dapat berbeda sesuai karakteristik wilayah yang dilayani.
Pendanaan di Luar APBN
Selain menyiapkan konsep integrasi, pemerintah juga mencari skema pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah itu dipilih karena nilai investasi proyek diperkirakan mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp350 triliun.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembangunan Trans Sumatra Railway tidak akan bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.
“Kami harus berinovasi supaya bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN,” kata Dudy seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, 4 Juni 2026.
Proyek Trans Sumatra Railway merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama guna mendukung angkutan logistik yang lebih efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pembangunan jaringan rel sepanjang sekitar 1.700 kilometer yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan kajian dikerjakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Danantara, serta Kementerian Perhubungan.
Pada tahap awal, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang ditetapkan sebagai prioritas. Kajian teknis dan skema pendanaan masih berlangsung sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. ANTARA
Baca Juga: Thailand Bangun Jalur Kereta Api Rute Bangkok-Beijing
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
