PLN siap memasok listrik untuk pusat data. Ekspansi membutuhkan tambahan pembangkit dan jaringan.
JAKARTA (gokepri) – Ekspansi pusat data di Indonesia membutuhkan pasokan listrik dalam skala besar. PLN memperkirakan kebutuhan pembangkit tambahan mencapai 20 gigawatt untuk melayani industri ini di luar rencana pembangunan kapasitas 69,5 gigawatt selama satu dekade ke depan.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar mengatakan PLN siap memenuhi kebutuhan listrik pusat data melalui infrastruktur yang tersedia. Untuk memenuhi permintaan berikutnya, PLN membuka peluang kolaborasi dengan investor dalam pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik.
“Prinsipnya kami support sepenuhnya, tapi itu bisa kami implementasikan melalui kolaborasi,” ujar Suroso di Jakarta, Selasa 27 Oktober 2026.
Baca Juga: Menakar Kesiapan Kepri Menjadi Hub Pusat Data
Menurut dia, PLN akan memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk memenuhi kebutuhan tahap awal. Namun, pertumbuhan permintaan listrik pusat data memerlukan pembahasan bersama untuk menentukan kebutuhan dan pembangunan infrastruktur baru.
Suroso mengatakan PLN menghadapi agenda besar transisi energi selama sepuluh tahun ke depan. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN merencanakan peralihan sistem kelistrikan dari energi fosil menuju energi terbarukan.
Dalam periode tersebut, PLN menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Rencana itu belum memperhitungkan kebutuhan tambahan untuk pusat data yang, menurut Suroso, telah mencapai 20 GW.
“Ini belum memperhitungkan gelombang permintaan dari pusat data,” katanya.
Dengan perhitungan tersebut, PLN memperkirakan perlu menambah kapasitas pembangkit 20 GW lagi jika ingin memenuhi kebutuhan pusat data di luar rencana transisi energi. Namun, naskah ini belum merinci tahapan pembangunan, lokasi pembangkit, maupun komposisi sumber energi untuk memenuhi tambahan kebutuhan tersebut.
Selain kesiapan infrastruktur, PLN menekankan pentingnya skema tarif yang mencerminkan biaya penyediaan listrik. Suroso mengatakan pusat data harus menggunakan tarif keekonomian melalui skema bisnis antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B).
Skema itu diharapkan menjaga agar biaya pasokan listrik untuk pusat data tidak membebani subsidi pemerintah. PLN berharap pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan pusat data memperoleh layanan listrik sesuai kebutuhan sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan penyediaan energi.
“Dengan menggunakan tarif business-to-business ini harapannya nanti semua data center yang ada harapannya bisa kita akomodasi,” ujar Suroso.
Batam, Karimun, dan Bintan Disiapkan Jadi Hub Pusat Data
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mendorong pengembangan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai hub pusat data baru di Indonesia. Rencana ini diarahkan untuk menangkap peluang investasi ekonomi digital sekaligus mengoptimalkan ketersediaan air dan pengembangan energi baru terbarukan.
Bahlil menilai pertumbuhan industri digital akan meningkatkan kebutuhan energi dalam jumlah besar. Pusat data tidak hanya membutuhkan pasokan listrik yang andal, tetapi juga air dalam jumlah signifikan untuk mendukung operasionalnya.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang mulai membatasi pembangunan pusat data karena tingginya kebutuhan listrik dan air. Indonesia perlu menyiapkan perencanaan matang agar investasi teknologi tidak menekan sumber daya setempat.
Pengembangan pusat data di Batam, Karimun, dan Bintan karena itu memerlukan perhitungan kebutuhan energi dan air sejak tahap perencanaan. Ketersediaan infrastruktur dan skema pembiayaan akan menentukan kemampuan wilayah tersebut menampung investasi baru tanpa mengabaikan kebutuhan sumber daya lainnya. ANTARA
Baca Juga: Pemerataan Pusat Data Terbentur Kesiapan Daerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
