DPR mendukung pengalihan ekspor gas ke Batam. Bisa meyakinkan investor bertahan.
JAKARTA (gokepri) – DPR menyokong penuh keputusan mengorbankan kuota ekspor gas Singapura demi menyuplai kebutuhan kawasan industri Batam. Dukungan ini muncul karena kekurangan gas untuk pembangkit listrik mengancam daya saing industri hingga memicu investor hengkang ke negara tetangga.
Komisi XII DPR RI menilai pengalihan aliran energi ini sebagai jalan keluar paling masuk akal untuk menyelamatkan denyut ekonomi Kepulauan Riau. Anggota Komisi XII Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, menyoroti pasokan gas untuk PT PLN Batam.
“Kami sepakat atas pengurangan ekspor gas alam demi menambal kekurangan pasokan energi di kawasan tersebut,” ujar Syarif di Jakarta, Senin (26/10/2026), dikutip Bisnis.com.
Baca Juga: Bahlil Sebut Pengurangan Ekspor Gas Singapura Masih Sesuai Kontrak
Krisis energi yang membelit kawasan manufaktur Batam terbukti melemahkan daya saing industri nasional. Syarif memaparkan bahwa pemadaman atau kekurangan daya memunculkan ketakutan besar di kalangan pengusaha.
Kondisi terburuknya, para pemilik modal bersiap memindahkan pabrik mereka dari Batam menuju kawasan industri pesaing, seperti Port Klang di Malaysia. DPR mengingatkan kerugian ekonomi negara bakal makin membengkak jika pemerintah terlambat menjamin ketersediaan bahan bakar domestik.
Hitungan bisnis juga membuktikan bahwa menjual gas mentah ke luar negeri ternyata kurang menguntungkan. Harga jual gas ekspor rupanya tidak lebih mahal ketimbang daya beli industri swasta di dalam negeri.
Saat pasokan gas pabrik melimpah, biaya operasional otomatis merosot sehingga harga barang buatan lokal mampu bersaing di pasar bebas. Syarif meyakini devisa dari ekspor produk jadi manufaktur jauh melampaui hasil penjualan bahan mentah secara langsung.
Harga gas dalam kontrak saat ini berada pada kisaran 8–10 dolar AS per million British thermal units (MMBTU), sedangkan harga LNG spot Asia berada pada kisaran 12–16 dolar AS per MMBTU.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan energi Singapura dan potensi pemanfaatan gas di dalam negeri, Indonesia memiliki ruang untuk mengajukan harga baru pada kisaran 12–14 dolar AS per MMBTU.
Dukungan parlemen ini sejalan dengan langkah pemerintah yang telah memangkas volume ekspor gas bumi ke Singapura sejak Sabtu (24/10/2026). Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, membeberkan total potongan pasokan mencapai 31 billion british thermal unit per day (BBtud).
Volume tersebut berasal dari pemotongan jatah wilayah Natuna sebesar 15 BBtud dan sumur gas Sumatra sebesar 16 BBtud. Seluruh pasokan itu kini mengalit lewat jaringan pipa dalam negeri.
SKK Migas mengalirkan gas Natuna langsung menuju PLN Batam melewati Pipa WNTS dan Pulau Pemping. Sementara itu, cadangan gas dari Sumatra masuk melalui jaringan PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) guna menerangi kawasan Batam, Bintan, hingga keseluruhan Pulau Sumatra. BISNIS.COM
Baca Juga: Singapura Siapkan Alternatif Hadapi Pengurangan Gas dari Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
