JAKARTA (gokepri) – Indonesia mengurangi pasokan gas pipa ke Singapura sebesar 31 MMBTUD karena kebutuhan domestik meningkat dan kegiatan pemeliharaan. Pemerintah menyatakan pengurangan tersebut masih memenuhi batas minimum kontrak sehingga tidak melanggar kesepakatan dengan negara tetangga.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tetap menghormati perjanjian pasokan gas. Menurut dia, kebijakan tersebut tetap mengacu pada ketentuan kontrak yang berlaku.
“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak dan aturan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.
Baca Juga: Singapura Siapkan Alternatif Hadapi Pengurangan Gas dari Indonesia
Bahlil menjelaskan total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 MMBTUD. Pasokan tersebut berasal dari Laut Natuna dan Sumatera.
Pemerintah mengurangi pasokan sebesar 31 MMBTUD atau sekitar 8 persen dari total ekspor tersebut. Dengan pengurangan itu, pasokan tersisa sekitar 378,55 MMBTUD jika angka awal dan pengurangan menggunakan basis perhitungan yang sama.
Menurut Bahlil, pengurangan tersebut masih berada dalam batas minimum pasokan yang tercantum dalam kontrak. Ia menyebut batas minimum pasokan berada pada kisaran 91–92 persen dari volume acuan.
“Batas kontrak minimum kita itu sekitar 91–92 persen, dan kita baru sekitar 8 persen,” ujarnya.
Bahlil menegaskan pengurangan pasokan belum melewati batas minimum yang disepakati. Karena itu, ia menyatakan pemerintah belum melanggar ketentuan kontrak.
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Pertimbangan
Bahlil menjelaskan pemeliharaan dan peningkatan kebutuhan gas domestik menjadi alasan pengurangan ekspor. Pemerintah perlu mempertimbangkan ketersediaan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Selain gas pipa, Indonesia juga memasok gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) ke Singapura. Bahlil menyebut jumlah pasokan LNG tersebut sekitar 146 kargo.
Bahlil kembali menegaskan bahwa pemerintah berpegang pada ketentuan kontrak dalam mengatur pasokan gas ke Singapura. Menurut dia, pengurangan pasokan saat ini belum melewati batas minimum yang disepakati.
“Dari apa yang terjadi ini kita belum melewati batas minimum. Belum ada pelanggaran di situ,” kata Bahlil.
Bahlil menjawab reaksi Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menyinggung soal pengurangan gas dari Indonesia saat berbicara dalam konvensi Partai Aksi Rakyat atau People’s Action Party (PAP), Minggu, 25 Oktober 2026.
Wong menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kontrak komersial. Ia meminta semua pihak memenuhi komitmen pasokan gas yang telah mereka sepakati.
“Importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” kata Wong, yang juga menjabat sekretaris jenderal PAP, dikutip dari Channel News Asia.
Pengurangan pasokan gas dari Indonesia mendorong Singapura mengandalkan energi alternatif. Terminal LNG memberi pilihan impor dari negara lain, sedangkan kajian nuklir menyasar kebutuhan listrik jangka panjang.
Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura pada Sabtu, 24 Oktober 2026. SKK Migas menyatakan pengalihan pasokan bertujuan memenuhi kebutuhan listrik domestik.
Pengurangan itu mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari (BBtud). Menurut Otoritas Pasar Energi Singapura atau Energy Market Authority (EMA), jumlah tersebut kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian negara itu yang mencapai 1.000 BBtud. ANTARA
Baca Juga: Seberapa Besar Dampak Pengurangan Gas Indonesia bagi Singapura?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
