TANJUNGPINANG (gokepri) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan 2.050 sambungan listrik gratis bagi rumah tangga kurang mampu pada 2026. Program ini menyasar wilayah terpencil dan pesisir yang masih menjadi kantong tanpa listrik.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggabungkan anggaran daerah, pemerintah pusat, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk memperluas akses listrik. Dari skema tersebut, 450 sambungan berasal dari APBD Kepri dan 1.400 sambungan dari APBN.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepri M Darwin mengatakan pemasangan tambahan itu tersebar di tujuh kabupaten dan kota. Khusus Batam, pemerintah memperoleh 200 sambungan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan pemegang izin usaha ketenagalistrikan.
Baca Juga: Hadiah HLN ke-80, PLN Batam Nyalakan Listrik Gratis di Empat Kelurahan
Perusahaan yang menyokong alokasi tersebut antara lain PLN Batam, Panbil, Tunas, Batamindo, Lagoi, Lobam, dan Tanjung Kasam Power.
Setiap penerima akan memperoleh sambungan dengan daya subsidi 900 watt. Program kini memasuki tahap akhir verifikasi kelayakan bersama PT PLN (Persero) serta penunjukan pihak pelaksana.
“Target kami, pemasangan sambungan fisik listrik di lapangan dapat selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan,” kata Darwin di Tanjungpinang, Selasa, 18 Agustus 2026.
Program tersebut diarahkan bukan sekadar menambah jumlah pelanggan listrik. Pemerintah Kepri menggunakannya untuk mengejar sisa rumah tangga yang hingga kini belum menikmati akses listrik.
Rasio elektrifikasi Kepri saat ini mencapai 99,45 persen. Artinya, masih ada sekitar 0,55 persen atau 4.000 rumah tangga yang belum berlistrik.
Kelompok tersebut terutama berada di pulau-pulau terpencil dan kawasan pesisir. Rempang dan Galang di Kota Batam menjadi sejumlah wilayah yang masih menghadapi persoalan akses listrik.
Darwin mengatakan pemerintah menargetkan seluruh rumah tangga yang belum berlistrik dapat terjangkau secara bertahap hingga akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2029.
“Sisa 4.000 rumah tangga ini ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir periode RPJMD tahun 2029,” ujar Darwin.
Dengan tambahan 2.050 sambungan pada 2026, pemerintah memiliki intervensi awal untuk mengurangi jumlah rumah tangga tanpa listrik. Namun, penyelesaian seluruh sisa kebutuhan tetap bergantung pada pemasangan bertahap di wilayah yang aksesnya lebih sulit.
Pemerintah menempatkan listrik sebagai kebutuhan dasar sekaligus penunjang aktivitas rumah tangga. Bagi keluarga kurang mampu di wilayah terpencil, akses listrik berkaitan dengan penerangan, kegiatan belajar, dan peluang ekonomi.
Darwin mengatakan program tersebut juga ditujukan untuk memastikan warga memperoleh fasilitas listrik yang aman dan layak. Penerangan pada malam hari diharapkan membantu anak-anak belajar serta mendukung aktivitas keluarga.
“Dengan adanya listrik, diharapkan ikut membuka peluang usaha kecil atau produktivitas warga di rumah tangga,” katanya.
Pola pendanaan yang menggabungkan APBD, APBN, dan CSR menjadi cara pemerintah memperluas cakupan program. Skema itu sekaligus memberi ruang bagi perusahaan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk berkontribusi pada wilayah sekitar.
Pemasangan fisik 2.050 sambungan ditargetkan mulai rampung dalam satu hingga dua bulan mendatang. Pemerintah Kepri selanjutnya masih mengejar sekitar 4.000 rumah tangga yang belum berlistrik agar seluruh wilayah mencapai akses listrik sesuai target RPJMD 2029. ANTARA
Baca Juga: Penyambungan Listrik Gratis di Kepri Capai 9.507 Rumah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
