JAKARTA (gokepri) — Pemerintah menargetkan penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung dalam satu bulan sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaannya. Pembenahan mencakup tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), verifikasi penerima manfaat, hingga penguatan pengawasan kualitas layanan.
Langkah tersebut menandai upaya pemerintah memperkuat fondasi program yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain memperluas jangkauan layanan gizi, pemerintah kini menempatkan aspek tata kelola dan kualitas pelaksanaan sebagai perhatian utama.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah memberi waktu satu bulan bagi manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menata kembali pelaksanaan program.
Baca Juga: Pembenahan MBG Dalam 48 jam
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulkifli dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Zulkifli, pembenahan mencakup evaluasi titik SPPG yang diduga diperjualbelikan, pemetaan sekolah penerima manfaat, peningkatan kualitas dapur, serta verifikasi data penerima program. Berbagai persoalan tersebut, menurut dia, telah menjadi perhatian Presiden.
Zulkifli menuturkan pemerintah memandang perbaikan tata kelola sebagai syarat penting agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Karena itu, evaluasi tidak hanya menyasar aspek administratif, tetapi juga kualitas layanan di lapangan.
Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menargetkan proses perbaikan selesai dalam satu bulan, meski pelaksanaannya tetap menyesuaikan perkembangan di lapangan.
“Kita target awal satu bulan ini harus selesai, tetapi tentu semua ada dinamikanya,” kata Prasetyo.
Ia menegaskan program yang sudah berjalan tidak boleh terganggu selama proses penataan berlangsung. Pemerintah juga akan menginventarisasi kondisi setiap SPPG sebelum memutuskan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penutupan dapur yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) atau berada di wilayah yang mengalami kelebihan kapasitas layanan.
Menurut Prasetyo, penilaian tidak didasarkan semata-mata pada jumlah dapur yang beroperasi, melainkan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Seluruh keputusan akan didasarkan pada hasil evaluasi lapangan.
Ia juga menepis anggapan bahwa afiliasi politik pemilik SPPG menjadi dasar penilaian pemerintah. Yang menjadi fokus, kata dia, adalah kepatuhan terhadap aturan dan standar operasional yang berlaku.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menyatakan lembaganya mulai menjalankan sejumlah langkah efisiensi agar program tidak membebani keuangan negara tanpa mengurangi tujuan pemenuhan gizi masyarakat.
Langkah pertama ialah moratorium pembukaan titik layanan dan dapur baru. Berdasarkan data BGN, saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional yang tercatat melalui virtual account dan akan dievaluasi kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sembari memetakan kebutuhan layanan di berbagai daerah. Kebijakan tersebut ditempuh karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga diperlukan distribusi yang lebih proporsional.
Selain menata infrastruktur layanan, BGN akan meninjau kembali cakupan penerima manfaat. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima yang saat ini tercatat dalam program untuk memastikan intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Pada 2026, fokus pemerintah tidak lagi semata-mata menambah jumlah layanan, melainkan memperkuat kualitas pelaksanaan. Evaluasi akan memastikan setiap dapur memenuhi petunjuk teknis, memiliki kapasitas memadai, serta mampu menyajikan layanan yang sesuai standar.
Nanik menegaskan, program MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha dan pemasok lokal dalam rantai penyediaan pangan. ANTARA
Baca Juga: INFOGRAFIS: Gerak BGN Benahi Tata Kelola MBG
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
