JAKARTA (gokepri) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyasar aparat penegak hukum. Dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan, KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, bersama sejumlah pihak lainnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, selain Albertinus, penyidik turut mengamankan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto serta pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara. “Benar, di antaranya yang diamankan Kajari, Kasi Intel, dan swasta yang diduga sebagai perantara,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 19 Desember 2025.
Menurut Budi, para pihak tersebut telah tiba di Jakarta dan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. KPK masih mendalami peran masing-masing pihak yang terjaring dalam operasi tersebut. “Pihak-pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif,” kata dia.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Operasi ini menjadi OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang 2025.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Hingga kini, lembaga antirasuah belum mengungkapkan konstruksi perkara maupun pasal yang akan disangkakan.
Sepanjang 2025, KPK gencar melakukan operasi tangkap tangan di berbagai daerah. Operasi dimulai pada Maret 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
OTT berikutnya berlangsung pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Pada Agustus 2025, KPK kembali menggelar OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Masih pada Agustus 2025, KPK juga menangkap pihak-pihak terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan serta dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Operasi tersebut turut menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Memasuki November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam perkara terpisah. Terakhir, pada Desember 2025, KPK melakukan OTT di Lampung Tengah, Tangerang, Kabupaten Bekasi, dan Hulu Sungai Utara, yang menegaskan fokus KPK pada praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dan aparat penegak hukum. ANTARA
Baca Juga: KPK Sita Uang Tunai dari Rumah Dinas Bupati Ponorogo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
