Ekonomi Batam tumbuh 7,28 persen. Pemerintah daerah meminta perusahaan memperbesar peluang kerja warga lokal.
BATAM (gokepri) – Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen pada Semester I 2026, tetapi kenaikan itu belum otomatis memperbesar kesempatan kerja bagi warga lokal. Pemerintah Kota Batam kini meminta dunia usaha memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja setempat, dengan 30 perusahaan besar berkomitmen mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan pekerjanya.
Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja lokal menjadi salah satu persoalan yang ingin dijawab Pemko Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam. Keduanya menandatangani kesepakatan bersama tentang penguatan urusan ketenagakerjaan di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026).
Baca Juga: Batam Ingin 20 Persen Pekerja Industri Berasal dari Putra-Putri Tempatan
Kesepakatan itu ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid, serta disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Isinya diarahkan pada penguatan penyerapan tenaga kerja lokal di tengah ekonomi Batam yang terus berkembang.
Amsakar mengakui persoalan tersebut sudah lama muncul dalam perbincangan publik. Menurut dia, tingginya investasi dan pertumbuhan ekonomi belum selalu terasa dalam bentuk kesempatan kerja bagi warga Batam. “Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal,” ujar Amsakar.
Data ekonomi Batam memang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi naik dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026, sementara realisasi investasi mencapai sekitar Rp29,9 triliun.
Angka kemiskinan juga turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025. Namun, indikator tersebut belum menjawab seluruh persoalan di pasar kerja, terutama ketika jumlah penduduk yang datang ke Batam terus bertambah.
Arus migrasi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam menjaga tingkat pengangguran. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
Setiap pendatang menambah kebutuhan terhadap pekerjaan, rumah, transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada saat yang sama, warga yang sudah tinggal di Batam juga membutuhkan kesempatan yang cukup untuk masuk dan bertahan di pasar kerja.
Karena itu, Pemko Batam ingin kebijakan ketenagakerjaan memberi ruang lebih besar bagi warga lokal. Amsakar menyebut pendekatan tersebut sebagai affirmative action, yakni kebijakan yang memberi prioritas tertentu kepada kelompok yang ingin lebih terlindungi dalam persaingan.
“Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan pencari kerja lokal. Amsakar menyebut dana IMTA sekitar Rp40 miliar terus dioptimalkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat.
Di sisi lain, dunia usaha diminta mengambil bagian secara nyata. Kesepakatan dengan APINDO menjadi upaya mengubah pembicaraan tentang tenaga kerja lokal dari sekadar imbauan menjadi komitmen yang memiliki sasaran lebih jelas.
Sebanyak 30 perusahaan besar menjadi kelompok awal yang menyatakan komitmennya. Mereka sepakat mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja untuk warga lokal.
Komitmen tersebut sudah mulai terlihat dalam kebutuhan tenaga kerja PT Pegaunihan. Perusahaan itu menyatakan kebutuhan 200 pekerjanya berasal dari warga daerah.
Bagi Pemko Batam, angka tersebut penting karena menunjukkan bahwa prioritas tenaga kerja lokal bisa masuk ke proses rekrutmen perusahaan. Tantangannya kini memastikan komitmen serupa tidak berhenti pada kesepakatan awal dan bisa diterapkan secara konsisten.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan forum penguatan kemitraan tersebut mempertemukan sekitar 300 peserta. Mereka terdiri atas pimpinan perusahaan, bagian sumber daya manusia, dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan lainnya.
Pemko Batam juga menyiapkan sistem untuk memantau penempatan tenaga kerja tersebut. Seluruh proses dan evaluasi akan terhubung melalui aplikasi SIMNAKER sehingga perkembangan rekrutmen dapat dipantau secara lebih terukur.
Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid menyatakan dunia usaha siap mendukung kesepakatan tersebut. APINDO memiliki sekitar 700 perusahaan anggota yang menjadi bagian dari ekosistem usaha di Batam.
“APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” kata Rafky.
Rafky menilai pertumbuhan ekonomi Batam perlu memberi manfaat lebih luas, termasuk kepada pekerja dan pengusaha lokal. Ia juga mengapresiasi iklim usaha yang dinilai kondusif, termasuk proses penetapan upah minimum yang berlangsung tanpa demonstrasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengapresiasi kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha tersebut. Menurut dia, Batam sudah memiliki ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, tetapi pertumbuhan itu tetap perlu diikuti kebijakan yang tepat.
“Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis,” ujar Bima.
Bima mengingatkan pemerintah Batam agar melihat rantai ekonomi secara lebih rinci, terutama pada sektor yang punya prospek besar seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi. Pemetaan itu penting untuk mengetahui jenis pekerjaan yang tumbuh sekaligus keterampilan yang dibutuhkan industri.
Dengan begitu, pelatihan tenaga kerja tidak berhenti pada kegiatan peningkatan keterampilan secara umum. Pemerintah dapat mengarahkan pelatihan sesuai kebutuhan industri sehingga pencari kerja lokal memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
Pertumbuhan ekonomi juga membawa konsekuensi di luar pasar kerja. Bima mengingatkan Batam perlu memperkuat layanan dasar dan infrastruktur, termasuk air bersih, transportasi publik, kemacetan, serta pengelolaan sampah.
Persoalan itu berkaitan langsung dengan arus migrasi yang tinggi. Semakin banyak orang datang untuk mencari pekerjaan, semakin besar pula kebutuhan kota terhadap ruang hidup dan layanan publik.
Bima mendorong penataan ruang melalui rencana tata ruang wilayah dan perencanaan perkotaan yang lebih presisi. Menurut dia, Batam perlu mengantisipasi pertumbuhan penduduk tanpa menggunakan kebijakan pembatasan yang diskriminatif.
Modernisasi kota juga tidak harus menghapus identitas Batam sebagai bagian dari budaya Melayu. Bima mengingatkan pembangunan kota metropolitan tetap perlu berjalan bersama penguatan kultur dan identitas lokal.
Baca Juga: INFOGRAFIS: Kopdes Merah Putih Sediakan 30.000 Lowongan Pekerjaan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
