Batam (gokepri) – Universitas Batam (UNIBA) menggelar seminar nasional yang mendiskusikan isu krusial terkait pemilu serentak tahun 2024 dan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Acara ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan lembaga peradilan, termasuk salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, dan Dr. Lagat Parroha Pattar Siadari, S.E., M.H.
Seminar nasional ini diadakan secara tatap muka dan online di gedung Rumengan Hall UNIBA pada hari Jumat, 4 Agustus 2023. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi, UNIBA menyadari pentingnya pemilu serentak tahun 2024 yang melibatkan lebih dari 200 juta pemilih untuk memilih sekitar 20.000 anggota DPR, DPD, 270 anggota DPRD Provinsi, serta 7.200 anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Rektor UNIBA, Profesor Yuliansyah, menekankan betapa pentingnya persiapan yang matang untuk menjamin kelancaran pemilu serentak. “Pelaksanaan pemilihan serentak ini sejalan dengan digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0. Hal ini menggugah kita untuk lebih peka dan responsif dalam pelaksanaannya, sehingga terjadi inovasi dan pengembangan teknologi untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan jaminan dalam pemungutan suara yang transparan, menghindari kecurangan dan kesalahan,” ujar Profesor Yuliansyah.
Namun, dalam perhelatan pemilu serentak, sengketa antara peserta pemilu seringkali tak terhindarkan. Maka dari itu, peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang bersifat konstitusional memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu secara adil dan transparan.
Prof. Dr. Enny Nurbainingsih, yang hadir sebagai narasumber pada seminar tersebut, menegaskan kembali peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. “Apabila sengketa bermuara ke pengadilan, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum tersebut,” jelasnya.
Pengawas Yayasan Griya Husada Batam, Indrayani, S.E., MM., Phd., juga menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan seminar nasional ini. Ia mengakui bahwa tahun 2024 adalah tahun politik yang sangat penting bagi Indonesia, di mana masyarakat akan memilih wakil-wakilnya di berbagai tingkatan pemerintahan melalui pemilihan anggota DPR kabupaten/kota, DPR Provinsi, DPD, serta pemilihan kepala daerah dan presiden.
“Sekarang ini sudah dirasakan, apalagi di tahun depan, dengan mendatangkan narasumber, seminar ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi akan memberikan solusi terbaik pada masing-masing daerah dalam menangani sengketa hasil pemilu,” ungkap Indrayani.
Seminar ini dihadiri juga oleh Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Enny Nurbainingsih, yang menyampaikan bahwa pemilu serentak 2024 adalah agenda negara yang sangat penting. Suasana panas terkait Pemilu 2024 sudah terasa hampir di seluruh daerah di Indonesia.
“14 Februari 2024. Pemilu serentak akan memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Setelah itu, dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional pada 27 November 2024,” tuturnya.
Prof. Enny menjelaskan bahwa desain Pemilu serentak 2024 didasarkan pada Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 (26 Februari 2020) yang ditegaskan kembali dalam Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021. Desain pemilu serentak ini mengacu pada UU Nomor 7/2017 dan UU Pilkada, di mana pemilu serentak dilaksanakan dalam dua tahap dengan mekanisme pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa yang berbeda untuk pemilihan Presiden, Anggota Legislatif, dan Kepala Daerah.
Dia juga memaparkan waktu pengajuan permohonan sengketa dan batas waktu penyelesaian perkara untuk masing-masing tahap pemilu. “Di Mahkamah Konstitusi, batas waktu pengajuan dihitung hingga ke detik. Jadi, yang ingin beracara di sana, harus memiliki persiapan yang matang,” tegas Prof. Enny Nurbainingsih.
Baca Juga: Strategi Pembangunan Kemaritiman Kepri Mengemuka dalam Seminar Uniba
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
