Tiga Pilihan Pengelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja

Cara cek BSU 2026
Pekerja menyelesaikan pesanan produk tekstil untuk ekspor di pabrik PT Sari Warna Asli Tekstil (Sari Warna) Solo, Jawa Tengah. ANTARAFOTO/Maulana Surya

Pemerintah menghadapi pilihan dalam menentukan pengelola dana cadangan pesangon pekerja. Tiga opsi muncul, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan hingga pembentukan lembaga khusus.

JAKARTA (gokepri) – Rencana pembentukan dana cadangan pesangon pekerja tidak hanya menyangkut besaran iuran. Pemerintah juga harus menentukan lembaga yang mengelola dana tersebut dan menjamin keamanannya.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan tiga opsi pengelolaan. Ketiganya adalah BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau lembaga khusus yang pemerintah bentuk.

Said, yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menegaskan bahwa ketiga opsi itu masih berupa usulan. Presiden Prabowo Subianto belum menentukan pilihan.

Baca Juga: Gaji dan Pesangon Tak Dibayar, Belasan Guru SMK Mengadu ke Disnaker Batam

“Saya menjelaskan pengelola cadangan dana pesangon ada tiga kemungkinan. Apakah Presiden memilih salah satu dari tiga kemungkinan ini atau ada kemungkinan lain, tentu Presiden yang memutuskan,” kata Said, Senin (16/11/2026).

Opsi pertama menempatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Namun, Said menilai pilihan ini membutuhkan perubahan terhadap dua undang-undang, yakni UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS.

Ia menjelaskan, sistem jaminan sosial memiliki sejumlah program dengan sumber iuran dan aturan pengelolaan masing-masing. Program tersebut mencakup jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Said juga menyinggung program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menurut dia, pemerintah membentuk program tersebut melalui penggabungan sumber iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Sementara itu, dana cadangan pesangon membutuhkan iuran baru. Dana tersebut juga harus terpisah dari pembukuan dan kekayaan perusahaan.

Ads bp batam 2026 baru

Karakteristik itu, menurut Said, membuat pemerintah tidak bisa langsung menggunakan mekanisme JKP untuk mengelola dana cadangan pesangon. Pemerintah perlu menyesuaikan aturan agar BPJS Ketenagakerjaan memiliki dasar hukum untuk menjalankan tugas tersebut.

“Jadi enggak mungkin pakai model JKP dan kita menyerahkan ke BPJS, karena mengubah dua undang-undang, berat,” ujarnya.

Danantara dinilai lebih praktis

Opsi kedua menempatkan Danantara sebagai pengelola dana cadangan pesangon. Said menilai pilihan ini lebih praktis karena pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru.

Menurut dia, pemerintah dapat mengatur pengelolaan dana melalui unit khusus di dalam Danantara. Pengaturan tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui persetujuan Presiden.

Said mencontohkan kemungkinan pembentukan subunit yang secara khusus menangani dana cadangan pesangon. Dengan model itu, Danantara dapat menjalankan fungsi pengelolaan melalui struktur internalnya.

“Danantara mungkin ada satu subunit. Bisa saja nanti ada semacam pengelola dana cadangan pesangon,” kata Said.

Namun, ia menekankan bahwa negara harus menjamin keamanan dana tersebut. Menurut dia, Presiden perlu bertanggung jawab jika bencana besar atau krisis ekonomi berkepanjangan menggerus dana cadangan pesangon.

Said menyebut pemerintah dapat menyiapkan tanggung jawab tersebut melalui skema utang atau program lain. Ia juga menilai pengelolaan dana sebaiknya tidak melibatkan pihak swasta maupun badan usaha milik negara.

Opsi ketiga adalah membentuk lembaga khusus yang secara mandiri mengelola dana cadangan pesangon. Pilihan ini memberi pemerintah ruang untuk merancang struktur dan mekanisme pengelolaan tersendiri.

Namun, Said menilai pembentukan lembaga baru juga menghadirkan tantangan. Pemerintah perlu menyiapkan institusi, struktur organisasi, dan aturan yang mendukung operasionalnya.

“Yang ketiga ini juga berat. Berat. Karena membuat satu lembaga baru,” ungkapnya. BLOOMBERG TECHNOZ

Baca Juga: Aset Rp83 Miliar Disiapkan untuk Pesangon, Pekerja Ghim Li Belum Sepakat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait