JAKARTA (gokepri) – Temuan kontrak jasa influencer senilai Rp14,7 miliar memunculkan pertanyaan tentang tata kelola pengadaan pemerintah. Raffi Ahmad menyatakan siap menjalani pemeriksaan dan mengalokasikan Rp15 miliar untuk bantuan masyarakat.
Kerja sama perusahaan hiburan dengan kementerian kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap kontrak pengadaan jasa influencer senilai hampir Rp14,7 miliar. Di tengah polemik itu, Raffi Ahmad menyatakan siap membuka proses kerja sama dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana.
Raffi, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, menyampaikan penjelasan melalui video di akun Instagram, Senin (16/11/2026). Ia menjelaskan kerja sama RANS dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berlangsung sebelum dirinya menjabat utusan khusus presiden.
Baca Juga: Belanja Influencer Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar, KPK Cermati Temuan ICW
Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berlangsung ketika Raffi sudah menjabat sebagai utusan khusus presiden. Perbedaan waktu tersebut menjadi konteks penting untuk memahami dua kerja sama yang disorot ICW.
Dalam video itu, Raffi juga mengumumkan komitmen bantuan senilai Rp15 miliar. Ia menyebut dana tersebut berasal dari dana pribadinya serta honor Ariel, Desta, dan Gading Marten dari kerja sama dengan KKP.
Keempatnya tergabung dalam kelompok The Dudas Minusone. Mereka berkomitmen menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga terdampak bencana.
“Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan juga bantuan lainnya,” kata Raffi.
Raffi menyebut Pidie Jaya dan Gayo Lues sebagai dua wilayah yang menjadi sasaran awal penyaluran bantuan. Ia membuka kemungkinan penyaluran bantuan ke daerah lain sesuai kebutuhan.
Ia juga menegaskan bahwa dana bantuan tersebut tidak berasal dari pemotongan honor kru, pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan kegiatan kerja sama.
“Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya, dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.
Raffi Bersedia Diperiksa
Raffi menyatakan kesediaannya mengikuti pemeriksaan oleh lembaga pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Ia menyebut Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” kata Raffi.
Pernyataan tersebut muncul setelah PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) menanggapi temuan ICW. Perusahaan itu menegaskan bahwa setiap kerja sama dengan instansi pemerintah maupun organisasi lain mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku.
Corporate Secretary RANS Chintami M. Sihombing menyatakan perusahaan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial dari instansi terkait. Ia menyampaikan penjelasan tersebut melalui keterbukaan informasi, Rabu (11/11/2026).
“RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait,” kata Chintami.
ICW sebelumnya menyoroti pengadaan jasa influencer pada dua kementerian dengan nilai kontrak yang melibatkan RANS hingga Rp14,7 miliar. Temuan itu merujuk pada data realisasi anggaran periode 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan data tersebut, Kemendikbudristek mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Adapun KKP mengadakan tiga paket pada periode 2025–2026.
ICW menyebut pengadaan itu mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Paket lainnya mencakup konten di kanal YouTube RANS Entertainment dan kehadiran Raffi dalam sejumlah acara.
“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, dalam keterangannya.
ICW menilai keberadaan kontrak tersebut memunculkan lima persoalan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, rincian kelima persoalan itu perlu ditampilkan agar pembaca dapat memahami dasar kritik ICW secara utuh.
Baca Juga: Promosi Kampung Nelayan Natuna Pakai Jasa Raffi Ahmad Rp3,6 Miliar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







