DJP membahas penguatan data dengan Singapura. Kerja sama menyasar kepatuhan pajak korporasi.
JAKARTA (gokepri) – Transaksi korporasi lintas negara membuka celah pengawasan pajak, terutama melalui transfer pricing dan underinvoicing. Indonesia memperkuat pertukaran data dengan Singapura untuk menelusuri praktik tersebut dan mencegah potensi kerugian negara.
Pemerintah tidak hanya menyoroti transaksi keuangan perusahaan. Pengawasan juga mencakup korporasi yang berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membahas penguatan kerja sama data tersebut bersama Pemerintah Singapura. Fokusnya meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perpajakan korporasi di kedua negara.
Baca Juga: Kepri Perkuat Fiskal Daerah Lewat Optimalisasi Pajak Kendaraan
“Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam pertemuan media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Singapura memiliki intensitas pertukaran informasi keuangan yang tinggi dengan Indonesia. Nilai data yang dipertukarkan kedua negara juga tergolong besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan penguatan kerja sama pengawasan perpajakan.
Kementerian Luar Negeri mengoordinasikan pembahasan tersebut dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dari Kementerian Keuangan, pembahasan melibatkan DJP serta unit lain yang menangani data keuangan dan perdagangan internasional.
Pemerintah juga menyelaraskan kerja sama tersebut dengan reformasi tata kelola sumber daya alam. Cakupannya meliputi mineral kritis, mineral strategis, hingga komoditas sawit.
Transfer pricing dan underinvoicing menjadi perhatian
Selain pertukaran data dengan Singapura, DJP memperkuat pengawasan melalui kerja sama dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kerja sama ini menyasar praktik transfer pricing dan underinvoicing dalam transaksi korporasi.
Transfer pricing berkaitan dengan penentuan harga transaksi antarperusahaan dalam satu grup usaha. Sementara itu, underinvoicing terjadi ketika perusahaan melaporkan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai sebenarnya.
Kedua praktik tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan merugikan penerimaan negara.
DJP terlibat dalam rekonsiliasi data untuk mendeteksi ketidaksesuaian nilai transaksi sejak awal.
“Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan,” ujar Bimo.
Menurut Bimo, pengawasan sejak awal dapat membantu mencegah potensi kesalahan pelaporan nilai transaksi atau misinvoicing. Upaya tersebut juga menyasar praktik transfer pricing yang berpotensi merugikan Indonesia sebagai negara sumber kegiatan ekonomi.
Pemerintah Indonesia dan Singapura masih membahas kemungkinan merumuskan solusi bersama jika pengawasan menemukan persoalan perpajakan.
Pembahasan juga mencakup kemungkinan penerapan sanksi apabila persoalan tersebut membutuhkan tindak lanjut antarnegara.
“Ini yang sedang disepakati bagaimana kita sama-sama merumuskan solusi dan merumuskan, kalau memang diperlukan, sanksi antara negara,” kata Bimo. ANTARA
Baca Juga: Toba Pulp Lestari Jadi Tersangka, Dugaan Korupsi Berlangsung 17 Tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
