DPR dan pemerintah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu. Skema gaji menunggu aturan pemerintah.
JAKARTA (gokepri) – DPR dan pemerintah sepakat menaikkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kepastian status dan gaji masih menunggu aturan pelaksana.
Kesepakatan ini membawa perubahan bagi tenaga pemerintah lintas profesi. Guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya masuk dalam pembahasan tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyebut gaji pokok PPPK nantinya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu poin perjuangan Komisi II.
Baca Juga: Benarkah 541 Ribu PPPK Akan Beralih Menjadi ASN Pusat?
Kepastian penghasilan menjadi kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK. Karena itu, Bahtra mengapresiasi kesepakatan pimpinan DPR bersama pemerintah.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini,” kata Bahtra di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Bahtra menjelaskan, status kepegawaian PPPK menjadi salah satu perhatian Komisi II DPR. Ia menilai Presiden Prabowo terus mendorong kepastian masa depan tenaga PPPK.
Dorongan tersebut mencakup tenaga PPPK paruh waktu maupun penuh waktu. Mereka membutuhkan kejelasan mengenai status pekerjaan dan penghasilan.
Meski sudah mencapai kesepakatan, kebijakan tersebut belum bisa langsung berlaku. DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).
Aturan tersebut akan menjadi dasar hukum pelaksanaan peningkatan status PPPK. Regulasi itu juga diperlukan agar tenaga PPPK memperoleh kepastian mengenai status kepegawaian dan penghasilan.
Bahtra berharap pemerintah segera menerbitkan aturan tersebut. Dengan begitu, aspirasi tenaga PPPK bisa segera memperoleh tindak lanjut.
“Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” ujarnya.
DPR dan Pemerintah Sepakati Perubahan Status PPPK
Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu.
Kesepakatan tersebut muncul setelah rapat finalisasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pembahasan itu menindaklanjuti aspirasi masyarakat mengenai status kepegawaian PPPK.
Aspirasi tersebut mencakup guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.
“Keseluruhan dari hasil aspirasi yang kemudian kami bahas satu per satu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pihak pemerintah,” kata Dasco saat konferensi pers. ANTARA
Baca Juga: Guru dan Nakes PPPK Diusulkan Jadi ASN Pusat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
