Tanjungpinang Kaji Penggabungan OPD, Demi Efisiensi dan Fungsi Optimal

Lis Darmansyah-Raja Ariza dilantik
Lis Darmansyah dan Raja Ariza usai dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (20/2/2025). Foto: Diskominfo Tanjungpinang

TANJUNGPINANG (gokepri) – Pemerintah Kota Tanjungpinang berencana menggabungkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk efisiensi dan profesionalisme.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menjelaskan kebijakan ini bukan karena efisiensi anggaran semata, melainkan bagian dari upaya penataan kelembagaan agar lebih profesional dan proporsional.

Menurut Lis, terdapat beberapa dinas yang saat ini fungsi pengawasan dan kewenangannya sudah banyak ditangani oleh pemerintah provinsi. Hal ini membuat efektivitasnya di tingkat kota perlu dievaluasi. Contohnya adalah dinas tenaga kerja (Disnaker).

“Dinas tenaga kerja misalnya, saat ini sebagian besar fungsi pengawasan dan kebijakannya sudah menjadi kewenangan provinsi, maka kami pertimbangkan penggabungan agar kelembagaan lebih efisien dan fungsional,” kata Lis di Tanjungpinang, Sabtu (14/6/2025).

Ia memastikan, penggabungan OPD tidak dilakukan secara sembarangan atau atas dasar selera kepala daerah. Setiap langkah harus melalui kajian yang matang dan pembahasan bersama, termasuk dengan wakil wali kota.

Lis mencontohkan, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat itu satu rumpun. Namun, saat ini pemberdayaan masyarakat masih berada di bawah dinas pemberdayaan perempuan. “Padahal pemberdayaan masyarakat itu cakupannya luas, sedangkan pemberdayaan perempuan, ibu, dan anak sifatnya lebih khusus,” ungkapnya.

Wali Kota juga menegaskan, langkah penggabungan ini bertujuan mengoptimalkan fungsi dinas serta pemanfaatan anggaran agar lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Anggaran satu dinas rata-rata berkisar antara Rp5 hingga Rp7 miliar.

Dinas yang tugas dan fungsinya tidak terlalu banyak akan lebih baik digabung. Dengan begitu, anggarannya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat. “Setidaknya terdapat empat OPD yang berpotensi digabung, namun masih memerlukan kajian dan diskusi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan final terkait kebijakan ini,” demikian Lis. ANTARA

Baca Juga: Digital Marketing dan Rebranding, Strategi Tanjungpinang Genjot Wisata

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait