Tanjungpinang membutuhkan sekitar 13 ribu rumah bagi ASN dan MBR. Keterbatasan lahan mendorong pemko mengkaji hunian vertikal.
TANJUNGPINANG (gokepri) — Kebutuhan sekitar 13 ribu rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Tanjungpinang terbentur keterbatasan lahan. Pemerintah kota kini menyiapkan pemanfaatan aset daerah dan mengkaji hunian vertikal untuk memperluas pilihan lokasi pembangunan.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Tanjungpinang Yoni Fadri mengatakan pemerintah akan memvalidasi data kebutuhan rumah sekaligus menginventarisasi aset dan lahan milik daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan.
Baca Juga: Kepri Masih Kekurangan 130.000 Rumah
“Pemko akan memvalidasi data kebutuhan rumah sekaligus menginventarisasi aset dan lahan milik pemerintah daerah,” kata Yoni di Tanjungpinang, Kamis, 27 Agustus 2026.
Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan lokasi dan jumlah rumah yang perlu disediakan bagi ASN dan MBR. Pemko juga menyiapkan langkah percepatan untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Keterbatasan lahan menjadi salah satu persoalan utama di Tanjungpinang. Karena itu, pemerintah kota mulai mempertimbangkan hunian vertikal sebagai alternatif agar kebutuhan rumah dapat dipenuhi tanpa bergantung sepenuhnya pada ketersediaan lahan tapak.
Pemkot juga memperkuat kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) serta memfasilitasi Real Estate Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) dalam menyiapkan lokasi dan proyek perumahan.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan rumah dengan kesiapan lahan, pengembang, dan pembiayaan. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya berfokus pada penambahan unit, tetapi juga menyesuaikan lokasi dengan masyarakat yang membutuhkan.
Pemko Tanjungpinang juga menyepakati pengembangan perumahan produktif dan berkelanjutan. Salah satu gagasannya adalah memanfaatkan hasil pengelolaan sampah rumah tangga untuk membantu pembayaran cicilan rumah melalui penguatan bank sampah.
“Kami turut menyiapkan pembentukan tim percepatan perumahan,” ujar Yoni.
Tim tersebut nantinya mengoordinasikan target, lokasi, pembiayaan, dan tindak lanjut program perumahan. Pembentukan tim diharapkan membuat berbagai rencana yang melibatkan pemerintah, perbankan, dan pengembang dapat berjalan dalam satu koordinasi.
Kebutuhan rumah tidak hanya menjadi persoalan Tanjungpinang. Direktur Consumer Banking BTN Irwandi Gafar menyebut kebutuhan perumahan di Kepulauan Riau mencapai sekitar 130 ribu unit berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kebutuhan itu tersebar di tujuh kabupaten dan kota, dengan sebagian besar berada di Batam. Adapun kebutuhan di Tanjungpinang mencapai sekitar 13 ribu unit.
Menurut Irwandi, data yang lebih rinci diperlukan agar pemerintah dan pengembang dapat mengetahui secara tepat siapa yang membutuhkan rumah dan di lokasi mana kebutuhan tersebut berada.
“Data itu diharapkan tersedia secara by name by address,” kata Irwandi.
Dengan data tersebut, penyaluran program perumahan dan pembiayaan dapat diarahkan kepada penerima yang sesuai. Data juga membantu pengembang menentukan lokasi pembangunan berdasarkan konsentrasi kebutuhan masyarakat.
Untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kepri, BTN menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan batas penghasilan maksimal Rp9 juta per bulan bagi calon penerima yang belum menikah dan Rp11 juta bagi yang sudah menikah.
Calon penerima juga harus belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.
“Sepanjang empat syarat tadi terpenuhi, mereka bisa mendapatkan KPR subsidi,” ujar Irwandi. ANTARA
Baca Juga: 2.050 Rumah di Kepri Dapat Pemasangan Listrik Gratis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
