BATAM (gokepri) – Anggota DPRD Kepri, Suhadi, menilai kinerja Pemprov Kepri perlu evaluasi. Ia menyoroti tingginya nilai tunda bayar dan potensi penerimaan daerah yang belum optimal pada 2024.
Hal itu diungkapkan Suhadi setelah DPRD Kepri menerima laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepri. Suhadi menyoroti beberapa isu penting yang perlu perhatian lebih. Salah satu yang menjadi perhatian Suhadi adalah tingginya nilai tunda bayar yang mencapai Rp 282 miliar.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan kondisi keuangan yang tidak sehat bagi provinsi. Ia menyebutkan penyebab utama tunda bayar adalah berkurangnya nilai transfer dari pusat. Meskipun demikian, Suhadi menegaskan bahwa Pemprov Kepri seharusnya bisa menakar penggunaan anggaran secara lebih bijak, agar tunda bayar tidak semakin membengkak di masa depan.
“Kinerja pemerintah daerah harus ada barometernya. Pemprov Kepri harus jelas dalam mencapai target-target seperti peningkatan ekonomi, bantuan tepat sasaran, pengurangan angka kemiskinan, dan infrastruktur yang telah dikerjakan selama tahun 2024. Kami ingin tahu skala prioritas dari setiap program yang telah dijalankan,” ujar politisi Partai NasDem ini.
Selain itu, Suhadi juga menyoroti potensi penerimaan daerah yang belum dimaksimalkan. Ia mengungkapkan banyak pos penerimaan yang seharusnya bisa dioptimalkan, termasuk kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
“Seharusnya BUMD bisa menjadi sumber penerimaan yang lebih besar bagi Pemprov Kepri,” kata dia.
Sebagai anggota DPRD yang baru bertugas selama enam bulan, Suhadi menegaskan akan fokus pada penggunaan anggaran yang lebih transparan dan terarah. “Kami masih belajar tentang pengelolaan keuangan daerah, dan kami akan fokus pada penggunaan anggaran yang jelas dan terukur,” tambahnya.
Suhadi juga berharap ada evaluasi mendalam terhadap program-program yang telah dijalankan, dengan fokus pada kebijakan yang jelas dan pemanfaatan anggaran yang tepat. Tunda bayar yang hampir terjadi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menurutnya, harus segera diatasi agar tidak berlarut-larut. “Kami mendorong transparansi dan keterbukaan kepada publik tentang program-program yang sudah dijalankan dan skala prioritasnya,” ungkap Suhadi.
Menurut Suhadi, ada tiga poin utama yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Kepri: pertama, skala prioritas program yang harus lebih jelas; kedua, penanganan tunda bayar yang terus meningkat; dan ketiga, optimalisasi penerimaan daerah yang belum dimaksimalkan.
Baca Juga: Menyelamatkan Anambas dari Problematika Keuangan Daerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
