Restrukturisasi organisasi menandai babak baru BP Batam sebagai operator investasi pemerintah. Fokus pada kepastian lahan, arus barang, dan pengelolaan aset.
BATAM (gokepri) – Pemerintah menunjuk tiga deputi baru untuk mengisi posisi strategis di lembaga pengelola kawasan perdagangan bebas, BP Batam. Langkah ini menjadi bagian dari penataan organisasi yang disiapkan untuk mempercepat investasi sekaligus menyesuaikan peran baru BP Batam sebagai Operator Investasi Pemerintah atau yang dinamai OIP.
Pelantikan tiga pejabat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat pekan lalu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Mereka adalah Syarlin Joyo sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Fary Djemy Francis sebagai Deputi Bidang Investasi, serta Denny Tondano sebagai Deputi Bidang Pengusahaan.
Baca Juga:
- FTZ Batam Dipacu Bersaing dengan Kawasan Industri Asia Tenggara
- Airlangga Lantik Tiga Deputi BP Batam
Perubahan ini berlandaskan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian struktur organisasi serta tata kerja baru di tubuh BP Batam.
Dalam struktur terbaru, organisasi dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, kepastian pengelolaan kawasan. Kedua, percepatan arus investasi. Ketiga, optimalisasi pengusahaan aset strategis.
Syarlin Joyo dipercaya memimpin Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan. Bidang ini memegang peran besar dalam memastikan tata ruang Batam berjalan tertib dan terintegrasi.
Unit tersebut mengurus tata ruang, pertanahan, wilayah pesisir, hingga pengawasan kawasan dan aspek lingkungan. Kepastian status lahan menjadi salah satu faktor penting bagi investor sebelum menanamkan modal.
Di Batam, persoalan lahan kerap menjadi perhatian pelaku usaha. Ketidakpastian izin atau tumpang tindih penggunaan ruang dapat menunda realisasi proyek industri.
Karena itu, pemerintah menempatkan pengelolaan kawasan sebagai fondasi utama. Kepastian tata ruang diharapkan memperkuat kepercayaan investor terhadap Batam.
Sementara itu, Denny Tondano memimpin Deputi Bidang Pengusahaan. Bidang ini mengelola sejumlah unit usaha strategis milik BP Batam.
Unit tersebut mencakup Bandara Hang Nadim, sejumlah pelabuhan, sistem penyediaan air minum, serta berbagai aset kawasan lainnya. Infrastruktur itu menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi di Batam.
Pengelolaan unit usaha diarahkan lebih profesional. Targetnya meningkatkan nilai ekonomi sekaligus kualitas layanan bagi pelaku industri dan masyarakat.
Adapun Deputi Bidang Investasi dipimpin Fary Djemy Francis. Bidang ini mendapat mandat lebih luas dibanding sebelumnya.
Selain mempromosikan investasi dan menyiapkan proyek baru, deputi ini juga mengendalikan realisasi investasi yang telah berjalan. Pengelolaan arus barang industri juga berada dalam lingkup kerjanya.
Arus barang menjadi faktor penting bagi kawasan industri seperti Batam. Bahan baku, mesin, dan komponen produksi harus bergerak cepat agar proses manufaktur tidak terhambat. Kelancaran distribusi tersebut menentukan daya saing Batam di tengah persaingan kawasan industri di Asia Tenggara.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan perubahan struktur organisasi ini disiapkan untuk menjawab dinamika ekonomi global. “Batam harus tampil sebagai kawasan yang unggul dalam kepastian regulasi, kualitas layanan, kelancaran arus barang, kesiapan proyek, serta kecepatan realisasi investasi,” ujarnya.
Menurut dia, perubahan rantai pasok dunia membuka peluang bagi kawasan industri baru. Batam ingin memanfaatkan momentum tersebut.
Di sisi lain, Fary Djemy Francis menilai integrasi fungsi investasi dan pengelolaan arus barang memberi kepastian bagi investor. “Investor membutuhkan kepastian di lapangan, termasuk distribusi bahan baku dan mesin agar produksi berjalan efisien,” kata Fary.
Ia menjelaskan investasi tidak berhenti pada tahap promosi atau pemberian izin. Yang menentukan keberhasilan justru realisasi proyek di lapangan.
Struktur baru ini juga berkaitan dengan mandat tambahan bagi BP Batam. Lembaga tersebut kini berperan sebagai Operator Investasi Pemerintah. Melalui mandat itu, BP Batam dapat merencanakan, mengeksekusi, sekaligus mengawasi investasi pemerintah pada proyek strategis kawasan.
Peran tersebut memperluas fungsi BP Batam. Lembaga ini tidak lagi hanya mengelola aset negara atau memberikan konsesi kepada investor. BP Batam kini juga berperan sebagai koordinator utama pengembangan investasi kawasan. Tujuannya memastikan proyek strategis berjalan lebih terintegrasi.
Baca Juga: Bagaimana Perjalanan PSN dan FTZ di Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
