Tiga deputi baru BP Batam dilantik. Pemerintah ingin mempercepat investasi dan menyiapkan Batam bersaing dengan kawasan industri di Asia Tenggara.
JAKARTA (gokepri) – Pemerintah merombak struktur pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melantik tiga anggota sekaligus deputi baru untuk memperkuat tata kelola kawasan serta mempercepat investasi di Batam.
Pelantikan berlangsung di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026. Tiga pejabat yang dilantik adalah Syarlin Joyo sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Fary Djemy Francis sebagai Deputi Bidang Investasi, serta Denny Tondano sebagai Deputi Bidang Pengusahaan.
Baca Juga:
Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BP Batam. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian nomenklatur, tugas, serta fungsi sejumlah posisi strategis di lembaga pengelola kawasan industri Batam.
Airlangga yang juga menjabat Ketua Dewan Kawasan KPBPB Batam menjelaskan bahwa penguatan struktur organisasi dibutuhkan agar pengelolaan kawasan berjalan lebih efektif. Pemerintah ingin memastikan pelayanan investasi di Batam lebih cepat, transparan, dan memberi kepastian bagi pelaku usaha.
“Tata kelola harus efisien, cepat, transparan, dan akuntabel,” kata Airlangga.
Menurut dia, pemerintah tengah mendorong Batam agar mampu bersaing dengan kawasan industri di negara lain. Target itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta pembangunan infrastruktur berstandar internasional.
Batam selama ini menjadi salah satu pusat industri penting di Indonesia. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka menjadikan kawasan ini dekat dengan Singapura dan Malaysia. Posisi geografis tersebut memberi keunggulan bagi Batam dalam menarik investasi manufaktur dan logistik.
Namun persaingan kawasan industri di Asia Tenggara terus meningkat. Sejumlah negara menawarkan insentif fiskal, kemudahan perizinan, hingga pembangunan kawasan industri terpadu untuk menarik investor global.
Dalam konteks itu, pemerintah menilai BP Batam perlu mempercepat transformasi kelembagaan. Selain memperbarui struktur organisasi, pemerintah juga memperkuat landasan regulasi kawasan perdagangan bebas tersebut.
Pemerintah telah merevisi empat peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Batam. Langkah ini bertujuan memperjelas kewenangan BP Batam serta mempercepat proses perizinan usaha di kawasan tersebut.
Kementerian dan lembaga terkait juga diminta memberi dukungan penuh. Pemerintah menginginkan proses perizinan investasi dapat terintegrasi melalui BP Batam sehingga investor memperoleh kepastian layanan dalam satu pintu.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menilai penyesuaian struktur organisasi tersebut akan memperkuat koordinasi internal. Dengan struktur baru, pengambilan kebijakan diharapkan menjadi lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.
“Kami optimistis penguatan struktur organisasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Amsakar.
Menurut dia, transformasi kelembagaan ini juga bertujuan memperkuat peran Batam sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan tersebut selama bertahun-tahun menjadi pintu masuk investasi asing di sektor manufaktur, elektronik, galangan kapal, dan logistik.
Selain memperkuat struktur organisasi, pemerintah juga mendorong BP Batam memanfaatkan peluang investasi baru. Salah satu sektor yang mulai mendapat perhatian adalah industri semikonduktor, yang kini menjadi bagian penting dari rantai pasok teknologi global.
Airlangga menilai pengembangan sektor ini dapat menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia yang semakin berbasis teknologi dan informasi. Batam dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan industri tersebut karena kedekatan geografis dengan pusat teknologi di kawasan Asia.
“Batam bisa menjadi daerah pengembangan industri dan wisata sekaligus tujuan investasi,” ujar Airlangga.
Dengan pelantikan ini, susunan anggota atau deputi BP Batam kini terdiri dari tujuh bidang. Selain tiga pejabat yang baru dilantik, struktur organisasi juga mencakup Alexander Zulkarnain sebagai Deputi Administrasi dan Keuangan, Sudirman Saad sebagai Deputi Kebijakan Strategis dan Perizinan, Ariastuty Sirait sebagai Deputi Pelayanan Umum, serta Mouris Limanto sebagai Deputi Infrastruktur.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi kelembagaan Batam. Harapannya, kawasan perdagangan bebas itu dapat bergerak lebih cepat dalam menarik investasi dan menjaga posisinya di tengah kompetisi kawasan industri Asia Tenggara.
Baca Juga: Mengapa Rencana Ekspor Listrik Batam ke Singapura Mandek
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
