Batam mencatat penambahan 17.656 jiwa pendatang sepanjang 2025. Kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri jadi masalah.
BATAM (gokepri) – Batam menerima lebih dari 17.000 pendatang sepanjang 2025, tetapi sebagian besar tiba tanpa keterampilan yang sesuai kebutuhan industri. Kesenjangan kompetensi itu menjadi hambatan upaya Pemko Batam menekan angka pengangguran di tengah arus migrasi yang terus deras.
Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mencatat, jumlah penduduk yang masuk ke Batam pada 2025 mencapai 49.009 jiwa, sementara yang keluar 31.353 jiwa — menghasilkan penambahan bersih 17.656 jiwa. Hingga April 2026, sudah sekitar 11.000 pengajuan pindah masuk tercatat, dengan rata-rata 200 permohonan per hari.
Baca Juga: Perdagangan Ekspor Batam Goyah, Apa Langkah BP Batam?
Kadiskominfo Kota Batam Rudi Panjaitan menyebut, tingginya angka itu menempatkan Batam sebagai salah satu kota dengan migrasi masuk tertinggi di Indonesia. Pendatang umumnya datang karena mempersepsikan Batam sebagai daerah dengan peluang ekonomi yang menjanjikan.
“Tantangan utama bukan hanya jumlah pencari kerja yang meningkat, tetapi kesiapan keterampilan yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri, terutama di sektor manufaktur dan ekonomi digital,” ujar Rudi, Kamis (30/4/2026).
Untuk menutup kesenjangan itu, Pemko Batam menjalankan program pelatihan berbasis kompetensi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan swasta, lembaga pelatihan kerja, perguruan tinggi, serta Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
“Sinergi ini penting agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal dan kualitas SDM terus meningkat,” kata Rudi.
Di sisi administrasi, Pemko Batam memperketat pencatatan kependudukan. Pendatang diwajibkan melampirkan surat penjamin dari keluarga dengan kesesuaian alamat KTP, serta mendaftar sebagai penduduk nonpermanen jika belum menetap. Rudi menjelaskan, tidak semua pengajuan pindah masuk berasal dari pendatang baru — sebagian adalah warga yang sudah lama tinggal di Batam, tetapi baru mengurus administrasi domisili untuk keperluan kerja.
Layanan administrasi kependudukan kini juga dapat diakses secara digital melalui aplikasi Lakse Batam dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Penataan data ini penting agar kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran,” ujar Rudi.
Data Kependudukan Tak Sinkron
Pemerintah Kota Batam mempercepat sinkronisasi data kependudukan untuk memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran, terutama di sektor tenaga kerja dan pendidikan.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Kependudukan yang dipimpin Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam. Pembenahan data dinilai menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang lebih akurat.
Pemerintah Kota Batam memulai perbaikan melalui pendataan berbasis RT dan RW di seluruh kecamatan. Data ini kemudian akan diintegrasikan lintas instansi agar menjadi rujukan tunggal dalam pengambilan kebijakan.
“Sinkronisasi data ini menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan secara lebih akurat,” ujar Li Claudia Chandra, Wakil Wali Kota Batam.
Selain memperbarui data, Pemko Batam juga menyiapkan pengendalian arus masuk penduduk secara lebih terukur. Pemantauan diperkuat di pintu utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang untuk memastikan mobilitas penduduk tercatat dengan baik.
Upaya ini diharapkan memperbaiki kualitas data yang selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam tercatat 1.394.459 jiwa.
Pembenahan data juga menyasar sektor ketenagakerjaan. Data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menunjukkan tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 orang, lebih tinggi dibanding tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 orang.
Menurut Li, data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan industri.
“Dengan data yang valid, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, dari pendidikan hingga dunia kerja,” ujarnya.
Perbaikan data juga berdampak pada perencanaan sektor pendidikan. Kebutuhan ruang kelas dan fasilitas pendidikan akan disusun berdasarkan data kelahiran yang lebih akurat, sehingga selaras dengan proyeksi tenaga kerja di masa depan.
Pemko Batam mendorong kolaborasi antarperangkat daerah untuk mempercepat integrasi data. Dengan basis data yang lebih presisi, kebijakan dan anggaran diharapkan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: Angka Pengangguran Kepri Turun di 2025, Sarjana Masih Sulit Cari Kerja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
