JAKARTA (gokepri) – Kementerian Kesehatan mulai mendorong pencantuman label gizi Nutri-Level pada makanan dan minuman siap saji. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menahan laju penyakit tidak menular, terutama diabetes, yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut pola konsumsi menjadi faktor kunci. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan konsumsi minuman manis terus naik. Dalam satu kali minum, asupan gula bahkan bisa mencapai separuh kebutuhan harian. “Sudah bisa mencapai 50 persen,” kata Nadia dalam konferensi pers di Jakarta, pekan lalu.
Nutri-Level dirancang sederhana. Label menggunakan empat kategori: A berwarna hijau tua, B hijau muda, C kuning, dan D merah. Skema ini mengacu pada kebiasaan masyarakat yang lebih mudah memahami simbol visual ketimbang angka kandungan gizi. Informasi kadar gula, garam, dan lemak disajikan dalam bentuk persentase agar lebih mudah dipahami.
Baca Juga: Tips Memasak Sehat agar Nutrisi Anak Tetap Terjaga
Pada tahap awal, fokus diarahkan pada produk siap saji. Untuk produk kemasan, aturan masih disiapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemenkes juga menggandeng industri untuk mempercepat adopsi. Salah satu tantangan utama terletak pada pengujian laboratorium yang membutuhkan biaya.
Industri menyatakan dukungan. Direktur Kalbe Farma Mulia Lie mengatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan tersebut setelah stok kemasan lama habis. Ia menekankan pentingnya pendekatan promotif. “Edukasi lebih baik,” ujarnya.
Di tingkat kebijakan, dukungan datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menilai Nutri-Level sebagai langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak. Ia mengaitkan kebijakan ini dengan beban pembiayaan kesehatan yang terus meningkat, termasuk lonjakan biaya gagal ginjal lebih dari 400 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, Netty mengingatkan aspek pengawasan. Sistem pelabelan berbasis pernyataan mandiri pelaku usaha dinilai rentan bias. “Keakuratan penting,” katanya. Tanpa kontrol yang kuat, label berisiko kehilangan fungsi sebagai alat edukasi.
Kritik datang dari kelompok masyarakat sipil. Wakil Ketua Forum Warga Kota Indonesia Azas Tigor Nainggolan menilai Nutri-Level belum memberi informasi yang cukup jelas. Ia menyoroti ketiadaan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak dalam label tersebut.
Menurut Azas, konsumen tidak mendapat gambaran pasti mana produk yang melampaui ambang aman. “Tidak tahu yang mana melebihi batas,” ujarnya. Ia mengusulkan model label peringatan langsung, seperti “Tinggi Gula” atau “Tinggi Lemak”, dengan warna kontras agar lebih tegas.
Perdebatan ini mencerminkan dua pendekatan dalam kebijakan gizi. Pemerintah memilih model edukatif berbasis gradasi risiko. Sementara sebagian pihak mendorong pendekatan peringatan yang lebih eksplisit. Kedua model memiliki implikasi berbeda terhadap perilaku konsumen dan respons industri.
Dalam konteks global, pelabelan gizi di bagian depan kemasan menjadi tren. Sejumlah negara menggunakan sistem warna atau simbol untuk membantu konsumen membuat keputusan cepat. Namun efektivitasnya bergantung pada literasi publik dan konsistensi pengawasan.
Di Indonesia, tantangan tersebut masih terbuka. Tingkat pemahaman gizi yang beragam, dominasi produk olahan, serta keterbatasan pengawasan menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa sosialisasi yang luas, label berpotensi hanya menjadi elemen visual tanpa dampak nyata.
Kemenkes menempatkan kebijakan ini sebagai intervensi di hulu. Tujuannya menekan faktor risiko sebelum berkembang menjadi penyakit kronis. Namun, implementasi di lapangan akan menentukan apakah Nutri-Level menjadi alat perubahan perilaku—atau sekadar simbol di kemasan. ANTARA
Baca Juga: Lima Kombinasi Makanan yang Baik untuk Menyerap Nutrisi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
