Jakarta (gokepri.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Tim Sukses para pasangan calon (paslon) agar melakukan positive campaign dengan mengekspos kelebihan masing-masing selama masa kampanye. Di sisi lain, mengekspos kelemahan lawan atau negative campaign juga tidak dilarang.
“Yang tidak boleh adalah black campaign yaitu kampanye hitam yang isinya hoax, kebohongan. Kalau itu yang terjadi, itu adalah tindak pidana, kalau melalui sarana IT (ada) Undang-Undang ITE, menggunakan cara-cara yang lain bisa dikategorikan fitnah, mencemarkan nama baik, macam-macam, kalau seandainya menimbulkan kerusuhan lebih parah lagi, penghasutan,” ujar Mendagri pada acara Webinar Nasional Untuk Pembekalan kepada Seluruh Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilu, Selasa, (20/10/2020) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.
Mendagri berharap, pengawasan internal dari paslon dan tim sukses serta partai pendukung untuk tidak menghalalkan segala cara. Menurutnya, demokrasi yang baik harus dibangun melalui kepatuhan terhadap rule of law, rule of game dan aturan perundang-undangan yang ditetapkan. Dengan demikian, paslon dan partai pendukung dapat berkompetisi secara sehat, siap menang dan siap kalah.
Baca juga: Desk Pilkada, Setiap Hari Harus Laporan ke Kemendagri
“Jangan siap menang dan tidak siap kalah, karena pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi kompetisinya harus sehat, maka gunakan cara-cara yang sehat juga,” ujarnya.
Mendagri menekankan, seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Daerah (Pemda), KPU, Bawaslu, hingga aparat keamanan, agar menjaga netralitas. Mendagri mengungkapkan, dirinya sudah mengeluarkan sejumlah surat edaran kepada Pemda, di antaranya larangan untuk melakukan mutasi 6 (enam) bulan sebelum penetapan paslon.
Mendagri juga tidak menginginkan pesta demokrasi di tingkat lokal itu malah menjadi ajang transaksional. Untuk itu, Mendagri menekankan bahwa ketegasan dan komitmen dari rekan-rekan penyelenggara, dalam hal ini jajaran KPU-Bawaslu, menjadi kunci.
“Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, Kejaksaan, saya sudah sampaikan juga kalau ada oknum yang berbuat demikian (agar) ditindak tegas, untuk memberikan contoh kepada yang lain, memberikan efek deterens kepada yang lain. Jangan sampai pesta demokrasi menjadi pesta yaitu transaksional,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan, Pilkada merupakan agenda yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan diamanatkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2020. Hanya saja karena terjadinya pandemi Covid-19, Pilkada mesti diundur dalam hitungan bulan, yaitu dari September ke Desember.
Mendagri kembali mewanti-wanti agar dalam pelaksanaan Pilkada kali ini yang diantisipasi bukan hanya dari sisi kerawanan yang bersifat konvensional seperti konflik dan aksi kekerasan, tetapi juga kerawanan karena pandemi. Khusus untuk media massa, Mendagri berharap kehadirannya dapat mendinginkan suasana di tengah kian tingginya tensi persaingan.
“Ini menyangkut masalah bangsa, masalah rakyat. Media kita harapkan, silakan mencari berita-berita yang baik, exclusive news. Tapi (tetap) berusaha untuk mendinginkan, jangan memanaskan situasi. Apalagi dengan adanya social media yang tidak terkontrol, semua orang menjadi reporter, jurnalis,” ujarnya. (wan)
