BATAM (gokepri.com) – Di tengah dominasi Batam sebagai lokomotif ekonomi Kepulauan Riau, sebuah gagasan kembali mengemuka: menjadikan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah utara Indonesia.
Gagasan itu menjadi pokok pembahasan dalam Lokakarya Akademik Fraksi PKS MPR RI Tahun Anggaran 2026 bertema “Membedah Potensi Ekonomi Karimun Kepulauan Riau: Potensi Pariwisata Indonesia Bagian Utara” yang digelar di Ballroom Grand Lotus, Aston Batam Hotel & Residences, Sabtu, (13/6).
Forum yang mempertemukan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Karimun, akademisi, dan pelaku usaha itu tidak hanya membahas peluang ekonomi Karimun.
Mereka juga menginventarisasi berbagai hambatan yang selama ini membuat kabupaten yang berada di jalur pelayaran internasional tersebut belum berkembang optimal.
Ketua DPW PKS Kepulauan Riau, Suryani, mengatakan lokakarya tersebut semula direncanakan berlangsung di Karimun. Namun kendala transportasi membuat kegiatan dipindahkan ke Batam.
Meski demikian, ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada tataran diskusi akademik semata.
“Kami berharap lokakarya ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat disampaikan Presiden PKS kepada pemerintah pusat. Karimun perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menjadi alternatif pusat pertumbuhan ekonomi selain Batam,” kata Suryani.
Menurut dia, pengembangan Karimun akan memperkuat struktur ekonomi Kepulauan Riau yang selama ini sangat bergantung pada Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan utama.
Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menilai posisi geografis Karimun merupakan aset strategis yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Berada tidak jauh dari Singapura dan berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia, Karimun dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai kawasan logistik, industri maritim, hingga pelabuhan internasional.
Tifatul membandingkan aktivitas pelabuhan di Singapura dengan kapasitas pelabuhan di Kepulauan Riau. Menurut dia, volume peti kemas yang ditangani Singapura telah mencapai puluhan juta TEUs setiap tahun, sementara pelabuhan di wilayah Kepri masih jauh tertinggal.
“Karimun memiliki potensi luar biasa sebagai alternatif pengembangan ekonomi. Kedekatannya dengan Singapura menjadi keuntungan kompetitif yang harus dimanfaatkan,” ujar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.
Ia meyakini, jika isu pengembangan Karimun terus diperjuangkan hingga tingkat nasional, daerah itu dapat naik kelas menjadi kawasan yang diperhitungkan dalam jaringan perdagangan dan investasi internasional.
Selain posisi geografis, Tifatul juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Karimun yang dinilai cukup menjanjikan. Dengan jumlah penduduk sekitar 276 ribu jiwa dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44 persen, Karimun dinilai memiliki fondasi yang cukup kuat untuk berkembang lebih cepat dibanding sejumlah daerah lain.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyebut terdapat dua faktor utama yang harus segera diselesaikan apabila Karimun ingin tumbuh menjadi pusat ekonomi baru.
Pertama adalah penerapan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) secara menyeluruh. Kedua adalah pengembangan infrastruktur bandara.
Menurut Ansar, status FTZ yang berlaku penuh akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal di Karimun.
“Karimun memiliki posisi yang sangat strategis karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Namun untuk mempercepat pertumbuhannya, FTZ menyeluruh dan infrastruktur bandara menjadi kebutuhan mendesak,” kata Ansar.
Ia menjelaskan bahwa panjang landasan pacu bandara di Karimun telah beberapa kali diperluas. Namun masih diperlukan tambahan sekitar 300 hingga 400 meter agar bandara mampu melayani penerbangan dengan kapasitas yang lebih besar.
Ansar berharap rekomendasi dari lokakarya tersebut dapat diperjuangkan oleh PKS melalui jalur politik di DPR RI maupun MPR RI sehingga mendapat perhatian pemerintah pusat.
Menurut dia, selama lima tahun terakhir Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengusulkan perluasan FTZ ke seluruh wilayah Bintan dan Karimun. Namun proses tersebut masih memerlukan kajian karena berkaitan dengan potensi berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.
“Kalau investasi berkembang, multiplier effect ekonominya jauh lebih besar. Karena itu instrumen kebijakan yang mampu menarik investasi harus diperkuat,” ujarnya.
Selain sektor logistik dan industri maritim, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mulai mengarahkan Karimun menjadi salah satu pusat pengembangan energi baru terbarukan.
Ansar mengatakan masih tersedia banyak lahan di sejumlah pulau di Karimun yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan industri energi hijau.
Pemerintah daerah saat ini tengah memfasilitasi sejumlah calon investor, termasuk investor domestik yang berminat mengembangkan kawasan industri berbasis energi bersih.
“Kami terus melakukan pertemuan dengan calon investor dan pengelola kawasan. Mudah-mudahan beberapa rencana investasi yang sedang dibahas dapat segera terealisasi,” katanya.
Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menegaskan hasil lokakarya akan menjadi bagian dari kajian resmi Fraksi PKS MPR RI yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.
Menurut dia, Karimun merupakan salah satu daerah yang memiliki prospek besar untuk dikembangkan karena didukung posisi strategis serta pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.
PKS, kata Almuzzammil, berkomitmen mengangkat berbagai potensi daerah melalui jalur politik dan kebijakan nasional agar memperoleh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat.
“Kami akan membawa hasil diskusi ini melalui jalur yang kami miliki di tingkat nasional. Kebangkitan ekonomi Karimun tidak hanya berdampak bagi kabupaten itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara keseluruhan,” ujarnya.
Bagi Karimun, lokakarya tersebut menjadi lebih dari sekadar forum diskusi. Di tengah persaingan kawasan yang semakin ketat dan dominasi Batam sebagai pusat investasi, daerah yang berada di bibir Selat Malaka itu kembali mencoba menawarkan dirinya sebagai gerbang ekonomi baru Indonesia di kawasan utara.
Penulis: Engesti
