Batam (gokepri.com) – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, meminta aparat penegak hukum tidak diam saja dalam kasus kapal di PT BMS yang diduga kuat ilegal. Hal ini disampaikannya setelah mengetahui adanya kapal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh KSOP Batam.
“Dalam hal ini aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam begitu saja. Aparat harus melakukan penyelidikan ke lapangan,” katanya, dikutip dari media expossidik, Kamis (12/8/2021).
Nuryanto juga mengingatkan agar pengusaha untuk menghargai peraturan perundang-undangan. Pengusaha harus terlebih dahulu melengkapi semua yang menjadi persyaratan aturan yang ada sebelum melakukan aktivitas usahanya.
“Dengan melengkapi semua persyaratannya seperti yang telah diatur, maka disitu pengusaha juga menunjukkan rasa hormatnya pada negara kita ini,” kata Nuryanto.
Terkait kasus ini, Nuryanto berjanji akan berkordinasi dengan komisi I untuk menindaklanjutinya. Ia juga menyesalkan sikap perusahaan yang menghalang-halangi Komisi I DPRD Kota Batam saat melakukan sidak beberapa hari lalu.
“Seharusnya tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Nuryanto menjelaskan, DPRD sebagai pengawas dan pengontrol jalannya pemerintahan daerah, akan terus melaksanakan fungsi pengawasan. Termasuk kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, baik pemerintah dan masyarakat.
“Jadi, tidak ada yang bisa menghalangi-halangi tugas dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD,” jelasnya.
Melalui sidak, lanjut Nuryanto, maka akan diketahui duduk persoalan hak dan kewajiban para stakeholder di Kota Batam. Karena setiap lembaga pemerintahan (eksekutif) punya fungsi masing-masing sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Aturan itu mengatur hak dan kewajiban supaya, seimbang sekaligus memberi kepastian hukum kepada seluruh masyarakat dan lembaga lainnya. DPRD bukan lembaga peradilan, maka kita tidak bicara salah benarnya,” katanya.
Menurut Nuryanto, melalui RDP akan ditemukan hal-hal yang belum selaras dengan aturan yang ada. Baik di pihak pemerintah maupun dari masyarakat (para pelaku usaha). Maka DPRD bisa meminta klarifikasi kepada semua pihak, kenapa muncul persoalan dan penyebabnya.
“Pada intinya DPRD harus bisa dan menjembatani antara masyarakat dan pemerintah. DPRD melalui RDP bisa jadi ruang solusi masalah masyarakat di Batam, termasuk persoalan administrasi dan perizinan birokrasi. Yang jadi masalah itu harus diperbaiki,” katanya.
Baca juga: Dugaan Penutuhan Kapal Ilegal, DPRD Batam Sidak PT BmS
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Batam yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto didampingi anggotanya, Utusan Sarumaha, Safari Ramadhan, Erikson Pasaribu, Muhammad Fadli dan Siti Nurlailah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tersebut setelah mendapat laporan terkait adanya aktivitas kapal di PT BMS, Jum’at (30/7/2021).
Sementara itu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya aktivitas penutuhan tersebut. “Terkait aktivitas kapal di PT BMS, KSOP Batam tidak mengetahuinya,” ungkap Kasi Keselamatan Berlayar KSOP Khusus Batam, Yuzirwan Nasution melalui pesan aplikasi Whatsapp yang dikirimkan pada Rabu (4/8/2021).
Menurutnya, terkait aktivitas penutuhan kapal, pihak perusahaan harus terlebih dahulu menempuh prosedur dan menyerahkan semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampai saat ini persyaratan tersebut belum diserahkan dan belum diterima KSOP Batam.
“Dan kami tidak tahu menahu terkait dengan kapal-kapal tersebut,” ujarnya. (eri)
