Dugaan Penutuhan Kapal Ilegal, DPRD Batam Sidak PT BmS

Sidak Komisi I DPRD Batam

Batam (gokepri.com) – Komisi I DPRD Kota Batam melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PT. Batamitra Sejahtera (BmS) di Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji, Batam, Jumat (30/7/2021). Kuat dugaan perusahaan tersebut melakukan aktivitas ilegal berupa penutuhan kapal tanpa dilengkapi surat resmi.

Turut hadir dalam sidak itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto didampingi anggota. Di antaranya Utusan Sarumaha, Safari Ramadhan, Erikson Pasaribu, Muhammad Fadli dan Siti Nurlailah.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat ke Komisi I, bahwasannya perusahaan itu melakukan aktivitas penutuhan kapal. Kuat dugaan aktivitas itu tanpa memiliki dokumen resmi alias ilegal.

“Menyikapi laporan masyarakat itu, akhirnya kami turun ke lokasi untuk memastikan kebenarannya,” ungkap Budi usai sidak.

Dikatakannya, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang, DPRD dengan tupoksi sebagai pengawas dan kontrol jalannya pemerintahan daerah kota Batam, berhak untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

“Kalau memang betul ada kegiatan tanpa izin, kita ingin tahu alasannya kenapa. Dan kita juga ingin mengetahui duduk persoalannya seperti apa sehingga tidak melengkapi surat-surat,” ucapnya.

Masih menurut politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Batam ini, pihaknya tidak ada maksud untuk menghambat investasi. Justru sebaliknya, melalui kewenangan yang dimiliki DPRD, pihaknya akan memfasilitasi jika ada hambatan dalam pengurusan perizinan

“DPRD bisa jadi ruang solusi masalah masyarakat di Batam, termasuk persoalan administrasi dan perizinan birokrasi. Yang jadi masalah itu harus diperbaiki, tidak boleh ada hambat menghambat dunia ivestasi,” tegasnya.

Baca juga: DPRD Batam Soroti Meningkatnya Silpa APBD 2020

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih jelas mengenai dokumen apa yang dimiliki oleh perusahaan itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil PT. BmS untuk Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPRD Batam.

“Secepatnya kami akan panggil pihak pereusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya seperti KSOP, DLH dan Kepolisian untuk hadir dalam RDP di Komisi I DPRD Batam,” pungkasnya. (eri)

BAGIKAN