JAKARTA (gokepri) – Pemerintah ingin cepat membangun infrastruktur pipa gas bumi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang mencapai 6-7 juta ton per tahun. Jargas dinilai lebih efisien dan dapat menghemat anggaran subsidi LPG hingga Rp80 triliun per tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya pembangunan jaringan gas (jargas) sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.
“Jargas harus kita bangun, kalau tidak, kita akan terus impor, lama-lama bisa mati dengan impor,” ujar Bahlil dalam acara Repnas National Conference & Awarding Night di Jakarta, Senin (14/10/2024).
Menurutnya, kondisi LPG di Indonesia sangat memprihatinkan. Konsumsi nasional mencapai 8 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri hanya 1,7 juta ton. Dengan demikian, Indonesia harus mengimpor 6-7 juta ton LPG setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan.
“Gas yang kita konsumsi mencapai 8 juta ton per tahun, sementara industri LPG kita hanya mampu memproduksi 1,7 juta ton. Selebihnya, kita impor 6-7 juta ton,” jelasnya.
Untuk mengatasi ketergantungan tersebut, Bahlil mengungkapkan rencana ke depan adalah membangun industri gas yang mampu memproduksi LPG C3 (propan) dan C4 (butana). Berdasarkan perhitungan bersama SKK Migas dan Pertamina, sekitar 1,5 juta hingga 2 juta ton gas dapat diproduksi secara lokal, sementara sisanya akan disalurkan melalui jargas.
“Saya berpegang pada prinsip kedaulatan energi, kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam mengelola sumber daya alam kita,” tegas Bahlil.
Baca: Target PGN Tahun Ini 15 Ribu Sambungan Jargas di Batam
Ia juga menyoroti meskipun jargas sudah tersedia di beberapa wilayah, penggunaannya masih belum optimal. Di Jawa Timur, cakupan jargas hanya 6 persen, Jawa Barat 4 persen, dan Jawa Tengah baru mencapai 2 persen. Salah satu hambatannya adalah kurangnya pembangunan infrastruktur pipa gas.
“Saya sudah meminta kepada Menteri Keuangan untuk mempercepat pembangunan pipa gas, karena ini adalah ‘jalan tol’ energi kita. Pipa ini akan membuat biaya gas lebih terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.
Bahlil juga menyebutkan subsidi LPG setiap tahun mencapai Rp60 hingga Rp80 triliun. “Sejak 2006-2007, harga LPG tidak pernah naik, dan subsidi terus membebani APBN,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, mengusulkan agar pemerintahan baru periode 2024-2029 fokus pada pembangunan jargas kota untuk menghemat anggaran dan mengurangi penggunaan LPG.
Baca: Siapa Mau Bangun Jargas Rumah Tangga di Batam
Menurutnya, pembangunan jargas akan menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi LPG, yang saat ini membebani pemerintah hingga Rp830 triliun. KPPU menilai kebijakan jargas yang ada saat ini tidak memberikan dampak signifikan, sementara subsidi LPG terus membebani anggaran negara.
“Diperlukan kepemimpinan yang kuat dan berani untuk mengganti subsidi LPG dengan perluasan jargas kota demi menghemat APBN, karena subsidi saat ini tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Pengembangan jargas juga termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News