Surabaya (gokepri.com) – Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dinilai gagal menjalankan regulasi pengangkatan satu juta guru PPPK.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Jawa Timur Nurul Hamidah.
“Kami kecewa dengan Mas Nadiem yang tidak konsisten dengan janjinya,” kata Nurul kepada JPNN.com, Selasa, 14 Desember 2021.
Dikatakan, berkali-kali Mas Nadiem menyampaikan anggaran gaji PPPK guru ada sudah masuk di pagu DAU 2021.
Faktanya, lanjut Nurul, sampai hari ini pembahasan anggaran masih belum jelas.
Di sisi lain, afirmasi masa pengabdian guru honorer yang diminta FHNK2 PGHRI tidak dikabulkan Kemendikbudristek.
Alasannya butuh waktu panjang untuk membuatkan sistemnya.
Pemerintah berdalih ingin pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK 2021 segera diwujudkan demi peningkatan kesejahteraan.
“Kami gembira dan legawa, tetapi kenapa semua hanya pembicaraan,” ujarnya.
Tes PPPK tiga tahap yang sudah disepakati dan disampaikan berkali-kali di depan DPR, diumumkan secara luas ke publik, gagal dilakukan tahun ini. Nadiem dinilai tidak fokus mengurusi guru honorer.
Mas Nadiem dituding terlalu banyak program, tetapi mempermainkan nasib guru honorer.
“Jika Desember tidak ada berita gembira, kami akan galang honorer. Kami lelah hanya dijadikan materi perbincangan, tanpa ada eksekusi yang jelas. Saatnya kami bergerak,” pungkas Nurul. (*)
Sumber:jpnn.com
