JAKARTA (gokepri) – Polri menunda gelar perkara khusus untuk aduan masyarakat (dumas) Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Gelar perkara dijadwalkan ulang menjadi 9 Juli 2025.
“Dilakukan ralat untuk dilaksanakan tanggal 9 Juli 2025,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Brigjen Polisi Trunoyudo menjelaskan, undangan gelar perkara khusus bagi kedua belah pihak, yakni TPUA dan tim Jokowi, sudah terbit pada 30 Juni 2025. Namun, TPUA pada 2 Juli 2025 menyampaikan surat perihal permohonan bisa menghadirkan beberapa nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus.
“TPUA meminta penghadiran beberapa ajuan nama, seperti Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan Sianipar,” katanya.
TPUA juga meminta agar gelar perkara khusus dijadwalkan ulang hingga mereka mendapatkan kepastian soal nama-nama yang hendak dilibatkan.
“Tindak lanjut mengundang nama-nama dalam pelibatan gelar perkara khusus yang dimohonkan itu dilakukan ralat untuk dilaksanakan tanggal 9 karena harus mengundang, meminta menghadirkan nama-nama yang diminta itu,” terang Brigjen Pol. Trunoyudo.
Sebagai informasi, TPUA mengajukan dumas terkait adanya temuan publik dan berbagai media sosial mengenai dugaan cacat hukum ijazah S1 Jokowi. Aduan tersebut tercatat dengan nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
Sebelumnya, pada 22 Mei 2025, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggelar konferensi pers. Hasilnya, ijazah S1 Jokowi dinyatakan asli. Namun, TPUA menolak hasil tersebut karena beberapa alasan, salah satunya pendumas dan terdumas tidak dilibatkan dalam gelar perkara. Oleh karena itu, TPUA meminta pelaksanaan gelar perkara khusus. ANTARA
Baca Juga: Mau Cek Keaslian Ijazah Online di PDDikti? Begini Caranya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
